Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendesak agar seluruh proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri dijalankan sesuai prosedur, aman, dan memberikan perlindungan maksimal. Langkah ini krusial demi memastikan kesejahteraan para PMI yang merupakan aset berharga bagi negara.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. “Penempatan PMI ke luar negeri haruslah prosedural, aman, dan terlindungi,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Edukasi Hak-Hak PMI di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Menurut Woro, penegakan prosedur yang ketat tidak hanya bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi eksploitasi atau penipuan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan penempatan. Dengan penempatan yang terstruktur dan terjamin, para PMI diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan memperoleh hak-hak mereka secara penuh.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat sistem perlindungan bagi PMI. Berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, penguatan edukasi bagi calon PMI, serta penindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal dalam penempatan PMI.
Sosialisasi dan edukasi seperti yang digelar di Jakarta ini menjadi salah satu strategi Kemenko PMK untuk membekali calon PMI dengan pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti. Diharapkan, para PMI dapat menjadi agen perubahan yang membawa informasi akurat dan meminimalkan risiko kerentanan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap PMI yang berangkat ke luar negeri benar-benar mendapatkan perlindungan yang optimal. Ini adalah komitmen kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga di tanah air,” tegas Woro Sri Hastuti.
