Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempererat kolaborasi dalam upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Nanik S Deyang, melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (25/6) lalu. Pertemuan ini menjadi krusial untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Agenda utama diskusi antara BGN dan Kemenkeu mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan ketat di tingkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Nanik S Deyang didampingi oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono, menunjukkan keseriusan BGN dalam menyikapi tantangan implementasi program skala nasional ini.
Melalui sinergi erat dengan Kementerian Keuangan, BGN menegaskan komitmen penuh untuk menjamin pelaksanaan program MBG dapat berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan program MBG yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi, terutama di kalangan rentan, sebagai bagian dari upaya nasional mengatasi masalah stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah upaya perbaikan tata kelola, transparansi, dan efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan. Salah satu agenda vital yang disoroti adalah penataan ulang atau refocusing anggaran BGN. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan alokasi dana agar lebih efisien, tanpa mengurangi efektivitas dan jangkauan pelaksanaan MBG kepada para penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyesuaian signifikan pada pagu anggaran MBG tahun 2026. Dari pagu awal yang mencapai Rp268 triliun, anggaran tersebut telah berkurang hampir Rp40 triliun, menjadi Rp228,38 triliun. Pengurangan sekitar Rp39,62 triliun ini merupakan hasil penajaman dan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari penataan anggaran pemerintah secara menyeluruh.
Selain penyesuaian nominal, BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga terus melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bantuan gizi benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan hasil kajian mendalam.
Dalam upaya penguatan pengawasan di daerah, kedua belah pihak membahas pemanfaatan perangkat yang dimiliki Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota. Instansi seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) direncanakan akan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang sering disebut "dapur MBG". Pemeriksaan ini mencakup baik kondisi fisik dapur maupun pertanggungjawaban keuangannya, guna memastikan setiap dana yang digelontorkan digunakan secara akuntabel.
Aspek peningkatan kapasitas SDM juga menjadi prioritas dalam pertemuan ini. BGN dan Kemenkeu sepakat untuk memanfaatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) guna melatih SDM BGN di daerah. Pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, sebuah keterampilan esensial untuk menjamin transparansi dan efektivitas di tingkat operasional.
Sebelum pertemuan yang akhirnya terealisasi ini, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut bahwa agenda dengan Nanik S Deyang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, jadwal tersebut sempat tertunda lantaran Kepala BGN dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya pada Senin (15/6) sebelumnya juga belum dapat memastikan secara rinci materi yang akan dibahas, dan menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran program MBG.
Di tengah penyesuaian anggaran, BGN juga secara proaktif mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional program. Salah satunya adalah skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran seragam, meskipun jumlah penerima manfaat di setiap dapur bisa sangat bervariasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem insentif yang lebih adil dan efisien. Selain itu, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja untuk tahun 2026 guna menghindari terjadinya pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran negara secara bijak dan optimal.
Adapun terkait proyeksi anggaran MBG untuk tahun 2027, pembahasan masih terus berlangsung intensif bersama Kementerian Keuangan. Pagu indikatif yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan asumsi jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai 81 juta orang. Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang secara cermat oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah secara resmi menetapkan pagu definitif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis sebagai inisiatif yang tidak hanya berdampak positif bagi gizi masyarakat, tetapi juga dikelola dengan standar akuntabilitas dan transparansi tertinggi. Pengawasan ketat dan penataan anggaran berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
