JAKARTA – Sehari setelah melontarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang diduga mendanai demonstrasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, pukul 14.00 WIB ini menjadi sorotan publik, terutama setelah gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu terakhir diwarnai isu "demo bayaran".
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari Kapolri mengenai perkembangan terkini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kamis malam, membenarkan adanya pertemuan ini. Teddy menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan Kapolri mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah strategis yang telah dan akan terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan.
Lebih lanjut, Teddy menggarisbawahi bahwa upaya Polri tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional yang tengah berjalan. Selain membahas stabilitas keamanan, pertemuan itu juga digunakan untuk memaparkan persiapan peringatan Hari Bhayangkara 2026. Rangkaian acara yang direncanakan, termasuk bakti sosial di seluruh wilayah, diharapkan dapat menjadi momentum mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.
Pertemuan antara Kepala Negara dan pucuk pimpinan Polri ini memiliki konteks yang sangat relevan. Sehari sebelumnya, tepatnya Rabu, 24 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tegas saat berpidato di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo. Di hadapan para petani, nelayan, serta sejumlah pejabat tinggi negara seperti Kapolri, Panglima TNI, dan para menteri Kabinet Merah Putih, Presiden menyinggung adanya unjuk rasa yang disinyalir dibayar.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa ia mengetahui identitas pihak-pihak yang menjadi dalang di balik pendanaan demonstrasi yang mengkritik pemerintah. "Hati-hati, lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," tegas Presiden. Ia juga mengungkapkan bahwa aksi demonstran yang bergerak karena dibayar kerap terlihat dari ketidakpahaman mereka terhadap tuntutan yang dibawa. "Ditanya (kepada) anak-anak demo, enggak ngerti mau demo apa. ‘Kami dibayar Rp 200.000’," imbuh Prabowo, menyoroti praktik yang merusak integritas aspirasi publik.
Isu demonstrasi bayaran ini memang telah mengemuka dalam beberapa hari terakhir, menyusul gelombang aksi mahasiswa yang dimulai sejak 12 Juni 2026. Setelah sejumlah mahasiswa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, beredar kabar yang menambah polemik. Kabar tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa sempat menerima uang dalam jumlah besar.
Secara spesifik, setelah pertemuan dengan Wapres Gibran, muncul rumor bahwa mahasiswa menerima dana sebesar Rp 300 juta dari negara. Kemudian, mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) secara mengejutkan mengaku mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta dari oknum kepolisian. Dana tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar mereka bersedia memindahkan lokasi unjuk rasa, dari yang semula direncanakan di kawasan Istana Kepresidenan, dialihkan ke sekitar Gedung DPR.
Di tengah bergulirnya isu sensitif mengenai demonstrasi bayaran dan peringatan keras dari Presiden, desakan untuk mengusut tuntas dugaan suap tersebut semakin menguat dari berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, termasuk salah satu yang menyuarakan pentingnya pengungkapan kasus ini. Menurut Abdullah, dugaan suap kepada mahasiswa mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian, sebuah pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan.
Abdullah meyakini bahwa Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mengusut dugaan penyuapan ini secara transparan dan profesional. Ia menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada pelaku di lapangan, melainkan harus mengungkap hingga ke tingkat "aktor intelektualis" di balik tindakan tersebut. Motif pemberian uang untuk memindahkan lokasi demonstrasi, lanjut Abdullah, berpotensi memicu pertentangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu mekanisme kontrol antarlembaga negara, yang merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi.
Senada dengan Abdullah, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, juga mendesak agar dugaan suap kepada pengunjuk rasa diusut hingga tuntas. Isnur menegaskan bahwa modus semacam ini sangat mengancam demokrasi dan dapat mendelegitimasi aspirasi murni dari masyarakat yang bergerak secara tulus untuk merespons situasi di sekitarnya. Lebih jauh, penyuapan juga disinyalir sebagai upaya adu domba antarwarga, sehingga pengungkapannya secara tuntas menjadi krusial.
"Ini menunjukkan modus-modus demo bayaran itu bukan dari mahasiswa, bukan dari masyarakat sipil yang murni. Tentu itu justru sangat merugikan negara karena menutupi suara rakyat dalam demokrasi yang sesungguhnya," ujar Isnur. Ia menambahkan bahwa pengusutan kasus ini seharusnya tidak hanya melibatkan internal Polri, melainkan juga instansi di luar kepolisian, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan pihak eksternal dianggap penting untuk memastikan objektivitas dan transparansi, mengingat adanya dugaan keterlibatan personel kepolisian dalam kasus ini.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kapolri, yang berlangsung sehari setelah peringatan keras terhadap pendana demo, menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu stabilitas keamanan dan integritas demokrasi. Desakan publik untuk pengusutan tuntas dugaan suap kepada demonstran menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan transparansi di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kemurnian suara rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran di balik setiap tudingan yang muncul.
