Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui peningkatan signifikan insentif bagi guru madrasah berstatus honorer. Keputusan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi. Langkah ini diambil di tengah belum terselesaikannya penataan status ratusan ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyatakan bahwa persetujuan peningkatan insentif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan apresiasi dan perhatian lebih kepada para guru honorer madrasah. "Keputusan kita (pemerintah bersama DPR RI) ini mudah-mudahan bisa menambah kegembiraan dari pada guru-guru honorer," ujar Ansory Siregar di Banda Aceh, Rabu (24/6). Pernyataan tersebut disampaikan usai digelarnya rapat kerja spesifik Komisi VIII DPR RI yang membahas isu tenaga kependidikan bersama perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI telah memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran Kemenag sebesar Rp41,8 triliun. Anggaran tambahan ini dialokasikan untuk tiga program strategis yang dinilai mendesak. Ketiga program tersebut meliputi percepatan revitalisasi sarana dan prasarana madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta pemberian afirmasi berupa peningkatan insentif bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Fokus utama dari alokasi anggaran tambahan yang disetujui adalah klaster peningkatan insentif bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat. Untuk pos ini, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp295,8 miliar. Dana tersebut ditujukan untuk menaikkan besaran unit cost insentif menjadi Rp1,5 juta per bulan. Pencairan insentif baru dengan besaran yang ditingkatkan ini dijadwalkan akan dilakukan pada akhir Juni 2026.
Sebelumnya, guru honorer madrasah non-ASN hanya menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan. Kesenjangan yang cukup lebar ini menjadi perhatian serius bagi Komisi VIII DPR RI dan Kemenag. Melalui berbagai diskusi dan kajian, disepakati bahwa penambahan insentif menjadi prioritas. "Alhamdulillah kita di Komisi VIII DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif guru honorer madrasah yang non-ASN. Itu yang pastinya kita (Komisi VIII DPR) belum tahu tapi sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta," jelas Ansory.
Kenaikan insentif yang berlipat ganda ini tentu menjadi angin segar bagi ribuan guru honorer madrasah di seluruh Indonesia. Mereka yang selama ini berjuang dalam kondisi ekonomi yang terbatas, kini dapat bernapas sedikit lebih lega. Meskipun belum menjadi status PPPK yang menawarkan jaminan kesejahteraan lebih pasti, peningkatan insentif ini setidaknya memberikan pengakuan dan dukungan finansial yang lebih baik atas jasa mereka dalam dunia pendidikan.
Fenomena guru honorer yang belum terangkat menjadi PPPK masih menjadi isu krusial di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui moratorium dan pembukaan formasi PPPK secara bertahap. Namun, jumlah kebutuhan tenaga pendidik yang sangat besar, ditambah dengan keterbatasan anggaran, membuat proses penataan status honorer berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah menyadari pentingnya menjaga semangat dan kinerja para pendidik yang ada, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.
Peningkatan insentif ini juga dapat dilihat sebagai strategi jangka pendek untuk menahan agar guru-guru berkualitas tidak beralih profesi. Dengan adanya tambahan pendapatan yang lebih layak, diharapkan para guru honorer madrasah dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, karena guru yang merasa dihargai cenderung memberikan performa terbaiknya.
Anggaran tambahan Rp41,8 triliun yang disetujui oleh Komisi VIII DPR RI menunjukkan bahwa parlemen dan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan, khususnya pada jenjang madrasah dan pesantren. Revitalisasi madrasah dan penguatan kelembagaan pesantren merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak lulusan yang berdaya saing dan memiliki karakter kuat.
Keputusan peningkatan insentif guru honorer madrasah ini menjadi salah satu langkah positif di tengah kompleksitas masalah penataan tenaga kependidikan di Indonesia. Meski tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik masih panjang, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup para pahlawan tanpa tanda jasa di sektor pendidikan madrasah. Diharapkan, pada masa mendatang, akan ada kebijakan lanjutan yang dapat memberikan solusi permanen bagi status kepegawaian dan kesejahteraan seluruh tenaga honorer di Indonesia.
