Beijing, Tiongkok – Tiongkok secara tegas menyatakan penolakannya terhadap sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional Tiongkok sendiri, sekaligus menyikapi potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi global.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, pada hari Selasa (14/5/2019), Beijing menekankan bahwa kebijakan sanksi unilateral oleh AS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. “Tindakan sepihak tersebut tidak akan membantu menyelesaikan masalah,” ujar Hua Chunying.
Tiongkok berpandangan bahwa sanksi yang dijatuhkan AS kepada Iran berpotensi besar menimbulkan dampak negatif yang meluas, tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang dan ekonomi dengan Teheran. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok global dan stabilitas pasar energi internasional.
Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok tersebut juga menggarisbawahi bahwa Tiongkok selalu berupaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. “Kami percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah,” tambahnya. Tiongkok berkomitmen untuk terus menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan yang normal dengan Iran, sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang berlaku.
Penolakan Tiongkok ini merupakan respons terhadap langkah AS yang kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, menyusul keputusan Washington untuk menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018. Sanksi yang diberlakukan kembali mencakup berbagai sektor, termasuk energi dan keuangan, yang bertujuan untuk menekan perekonomian Iran.
Pemerintah Tiongkok telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan mendesak semua pihak untuk menahan diri serta mencari solusi damai. Beijing berkeyakinan bahwa pendekatan konstruktif dan diplomasi multilateral adalah kunci untuk meredakan situasi dan mencegah konflik lebih lanjut.
