Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Kalimantan Selatan telah memproses 42 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, Muhammad Nur, menyatakan bahwa penanganan kasus-kasus ini menunjukkan komitmen Gakkum Kehutanan dalam memberantas praktik ilegal yang menyebabkan kebakaran. “Kita tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Siapa pun yang terbukti bersalah akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Nur.
Jumlah 42 kasus karhutla yang ditangani ini mencakup berbagai modus operandi, mulai dari pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga kelalaian yang menyebabkan kebakaran meluas. Sembilan tersangka yang telah ditetapkan berasal dari berbagai latar belakang, dan semuanya sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut. BPPHLHK Wilayah Kalimantan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian daerah, untuk memastikan penanganan kasus berjalan tuntas dan adil.
Nur menambahkan bahwa fokus penegakan hukum tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla dan sanksi hukumnya terus digalakkan. “Kami berharap dengan penegakan hukum yang tegas ini, kesadaran masyarakat akan meningkat dan kasus karhutla dapat diminimalisir di masa mendatang,” tuturnya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa 42 kasus tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pihak lain agar tidak melakukan perambahan hutan atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Proses hukum terhadap 9 tersangka tersebut masih terus berjalan, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dan pembuktian di persidangan.
