Pemerintah Vietnam tengah menjajaki kebijakan fiskal yang signifikan dengan mengusulkan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) hingga 30% bagi para wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Langkah ini, yang rencananya akan berlaku selama dua tahun, yakni pada 2026 dan 2027, bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi di tengah dinamika global.
Usulan pemotongan pajak ini menyasar segmen yang luas, mencakup individu dan korporasi yang memenuhi kriteria tertentu. Detail mengenai kriteria tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi aktivitas bisnis, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam.
Meskipun besaran pemotongan pajak mencapai 30%, kebijakan ini tetap memberlakukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam berupaya agar stimulus fiskal ini tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal.
Pemberlakuan kebijakan ini direncanakan mulai tahun 2026 dan berlanjut hingga 2027. Periode dua tahun ini dipilih untuk memberikan ruang bagi evaluasi dampak kebijakan terhadap perekonomian Vietnam secara keseluruhan. Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi tolok ukur untuk kebijakan fiskal serupa di masa depan.
Sebagai tetangga Indonesia, langkah Vietnam dalam memberikan stimulus pajak yang substansial ini patut menjadi perhatian. Kebijakan ini mencerminkan upaya proaktif pemerintah Vietnam dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
