Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, dengan tegas menolak usulan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan secara kontroversial menyatakan bahwa negara-negara Arab, termasuk Lebanon, "seharusnya menjadi arena bermain Israel." Pernyataan ini mencuat di tengah ketegangan yang terus berlanjut di perbatasan kedua negara dan merespons klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan damai.
Ben Gvir secara eksplisit menyampaikan ketidaksetujuannya kepada stasiun televisi publik Israel, KAN, pada Senin (22/6). Ia menekankan bahwa Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon. Lebih lanjut, ia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan penolakan resmi Israel terkait gencatan senjata apa pun di Lebanon kepada Presiden AS Donald Trump.
"Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujar Ben Gvir, mengutip laporan dari Middle East Monitor. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Israel dan langkah tersebut akan memberikan hasil positif bagi para prajurit mereka.
Penolakan ini datang sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Israel telah menyetujui gencatan senjata kembali dengan Lebanon. Trump mengumumkan klaim tersebut kepada NBC News pada Jumat (19/6), menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan pihak Israel dan meminta mereka untuk menyetujui kesepakatan tersebut. "Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu, meskipun ia enggan mengkonfirmasi apakah percakapan langsung telah dilakukan dengan Perdana Menteri Netanyahu.
Menanggapi klaim Trump, seorang sumber resmi dari kelompok milisi Hizbullah di Lebanon juga menyatakan kesiapan mereka untuk mematuhi gencatan senjata. Namun, sumber tersebut menambahkan bahwa Israel dilaporkan masih melancarkan serangan dan berusaha memperluas wilayah pendudukan di Lebanon.
Sikap tegas Ben Gvir ini menambah panas perselisihan internal di kalangan pejabat Israel mengenai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan damai sementara dan sedang dalam proses merumuskan perjanjian akhir yang akan berlaku selama 60 hari ke depan. Banyak pihak di Israel memandang MoU ini sebagai "bencana politik terbesar" karena dinilai tidak secara memadai mengatasi kekhawatiran keamanan Tel Aviv. Program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya tidak tercakup dalam kesepakatan tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel sebelumnya, Avigdor Lieberman, juga sempat menyuarakan keprihatinan serupa, menyatakan bahwa "Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia." Pernyataannya menyiratkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri AS, khususnya terkait Iran, mungkin tidak sejalan dengan prioritas keamanan nasional Israel.
Serangan Israel di wilayah Lebanon telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Sejak 2 Maret, tercatat lebih dari 4.100 orang tewas dan lebih dari 12.000 lainnya luka-luka akibat eskalasi konflik. Israel sendiri masih terus menduduki beberapa wilayah di Lebanon selatan, sebagian di antaranya telah berada di bawah pendudukan selama beberapa dekade, sementara sebagian lainnya direbut selama periode perang pada tahun 2023-2024.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan Israel-Lebanon yang dipengaruhi oleh dinamika regional dan intervensi kekuatan global. Sikap keras Menteri Ben Gvir berpotensi memperpanjang ketegangan dan menghambat upaya pencapaian perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Pernyataannya yang menyebut Lebanon sebagai "arena bermain Israel" juga memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai provokasi dan ancaman terhadap kedaulatan Lebanon. Di sisi lain, pemerintah Israel sendiri tampaknya terpecah belah dalam menyikapi strategi terbaik untuk merespons ancaman dan menjaga keamanan nasionalnya di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.
