Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap bencana alam yang melanda wilayah tersebut.
Dalam upaya penanggulangan dampak gempa, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk keperluan bencana. Anggaran ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan para pengungsi dan proses pemulihan pasca-gempa di Flores.
Perintah ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia secara spesifik meminta agar dana bencana yang telah disiapkan pemerintah dapat direalokasikan secara efektif untuk membantu masyarakat Flores yang terdampak gempa. “Saya tugaskan Menko PMK dan Menteri Keuangan agar segera turun ke Flores, NTT, dan memastikan anggaran bencana yang sudah ada Rp 5 triliun itu bisa disalurkan,” ujar Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (14/12/2021).
Puan Maharani menekankan pentingnya realokasi anggaran tersebut untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan prioritas pada penanganan korban bencana, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, serta layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Puan Maharani meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana gempa di Flores. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan yang mungkin ada dan merumuskan langkah perbaikan agar penanganan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih baik. Ia juga mendorong adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca-gempa.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengerahkan tim reaksi cepat dan bantuan logistik untuk mendampingi para korban gempa di Flores. Bantuan tersebut meliputi tenda pengungsian, selimut, makanan siap saji, serta perlengkapan sanitasi. Pihak BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memetakan kebutuhan mendesak dan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
