Sebuah kesepakatan awal yang diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran baru-baru ini membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz, namun menyisakan sebagian besar isu krusial untuk negosiasi di masa depan. Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani secara elektronik pada hari Rabu lalu ini, menurut pejabat AS, merupakan langkah awal untuk mencapai kesepakatan damai komprehensif, meski jalan menuju tujuan utama menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir masih panjang.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam konferensi pers di sela-sela KTT G7 di Prancis, membingkai kesepakatan ini sebagai kemenangan besar bagi negaranya. Namun, detail yang diungkapkan oleh pejabat AS kepada wartawan mengkonfirmasi bahwa kedua belah pihak masih harus menempuh perjalanan panjang. Tujuan utama Trump adalah memastikan Iran tidak akan pernah memiliki, mengembangkan, atau memproduksi senjata nuklir. Namun, teks kesepakatan ini, sebagaimana dibacakan oleh pejabat terkait, belum mencapai titik tersebut.
Sebaliknya, perpanjangan gencatan senjata ini memicu negosiasi berisiko tinggi selama 60 hari ke depan antara kedua negara yang berseteru untuk mencapai pakta nuklir yang langgeng. Sebagai perbandingan, administrasi Obama membutuhkan waktu 20 bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015. Pertanyaan besar pun muncul, apakah administrasi Trump dapat mencapai kesepakatan serupa hanya dalam dua bulan.
Saat ini, teks kesepakatan hanya mengikat Iran untuk melakukan "downblending" stok uranium yang diperkaya tinggi, di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pejabat senior AS menyebut langkah ini sebagai "konsesi signifikan" dari pihak Iran. Namun, semua detail teknis mengenai bagaimana proses ini akan berjalan dan dalam kerangka waktu seperti apa, masih harus diselesaikan dalam periode negosiasi 60 hari yang dimulai setelah penandatanganan resmi pada hari Jumat.
Trump secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan dana apa pun kepada Iran. Isu pendanaan ini menjadi poin penting bagi presiden, yang sebelumnya mengkritik pembayaran sebesar 1,7 miliar dolar AS yang dilakukan oleh pemerintahan Obama kepada Iran pada tahun 2016. Dalam upayanya membangun warisan kepresidenan yang kuat, Trump ingin kesepakatan Iran yang ia hasilkan lebih baik dari pendahulunya, dan isu pendanaan ini menjadi cara untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap Teheran.
Namun, berdasarkan teks kesepakatan yang ada, AS akan bekerja sama "dengan mitra regional untuk mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan setidaknya 300 miliar dolar AS" untuk rekonstruksi Iran. Pejabat senior AS menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mewajibkan AS untuk membayar satu sen pun kepada Iran. Meskipun demikian, bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut cukup ambigu, dan tampaknya membuka pintu bagi AS untuk pada akhirnya memberikan pembayaran kepada Iran sebagai bagian dari penyelesaian negosiasi perang.
Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah politik besar bagi Trump dan Wakil Presiden JD Vance, yang berkampanye dengan janji untuk tidak memulai "perang abadi" baru. Basis pemilih anti-intervensionis yang mendukung gerakan MAGA (Make America Great Again) mungkin akan menentang pengaturan ini, bahkan jika pembayaran akhir kepada Iran tidak berasal langsung dari kas AS.
Kritik terhadap kesepakatan ini pun tidak terhindarkan, bahkan datang dari dalam partai politik Trump sendiri. Para anggota Kongres menuntut penjelasan dan informasi dari administrasi Trump mengenai kesepakatan tersebut dan ketidakpastian yang menyertainya. Beberapa politisi Partai Republik menyatakan skeptisisme mereka, dengan seorang senator terkemuka mengecam kesepakatan tersebut dan berargumen bahwa Trump telah memberikan terlalu banyak kepada Iran tanpa mendapatkan imbalan yang cukup.
"Ambisi nuklir Iran tidak terkendali, dan mereka telah belajar bahwa mengancam Selat Hormuz berhasil dan tidak diragukan lagi akan memanfaatkannya di masa depan," ujar Senator Bill Cassidy dari Louisiana, yang kalah dalam tantangan pemilihan pendahuluan oleh kandidat yang didukung Trump, dalam sebuah unggahan di platform X. "Ini adalah kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade," tambahnya.
Isu-isu penting lainnya juga mendapatkan perhatian yang minim dalam perjanjian yang hanya terdiri dari satu setengah halaman tersebut. Ketika perang dimulai, Trump menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah mencegah Iran mendanai kelompok proksi di kawasan, seperti Hezbollah. Ini juga menjadi prioritas bagi Israel, yang bergabung dengan AS dalam melancarkan perang dan telah terlibat dalam konflik terpisah dengan milisi yang didukung Iran di Lebanon.
Penghentian permusuhan berdasarkan perjanjian awal ini juga mencakup Hezbollah. Namun, kelompok tersebut hampir tidak mendapat perhatian lain dalam kesepakatan ini, dan belum jelas apakah Iran akan ditekan untuk menghentikan dukungannya terhadap kelompok tersebut dan proksi regional lainnya dalam putaran pembicaraan berikutnya.
Teks yang dirilis pada hari Rabu juga tidak secara rinci membahas program rudal Iran, yang merupakan isu lain yang disebut oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai prioritas pada awal perang.
Oleh karena itu, apakah kesepakatan yang ditandatangani di Jenewa minggu ini akan mengarah pada perjanjian akhir masih menjadi pertanyaan besar. Teks perjanjian memberikan tenggat waktu 60 hari bagi kedua belah pihak, namun mencatat bahwa tenggat waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan. Hal ini bisa jadi mengindikasikan bahwa kedua negara tidak terlalu optimis dapat mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.
Dalam konferensi pers KTT G7, Trump sendiri terdengar tidak memberikan kepastian mengenai prospek perdamaian yang langgeng dengan Iran. "Jika tidak selesai dalam 60 hari, tidak apa-apa," kata Trump. "Kita kembali membombardir." Pernyataan ini menunjukkan betapa rapuhnya kemajuan yang dicapai dan betapa besarnya tantangan yang masih dihadapi dalam upaya menciptakan stabilitas regional jangka panjang.
