Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani kesepakatan baru dengan Iran, mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari lalu menyusul serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Tehran serta berbagai wilayah Iran. Kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) 14 poin ini menuai kritik terkait isi dan poin yang diabaikan, terutama bagaimana kesepakatan ini akan memengaruhi sanksi ekonomi, akses ke Selat Hormuz, dan yang terpenting, program senjata nuklir Iran. Perbandingan dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) era Obama yang dicampakkan Trump pada masa jabatan pertamanya menjadi tak terhindarkan.
Analisis mendalam terhadap detail kesepakatan baru ini, yang dibandingkan dengan periode sebelum perang, saat JCPOA berlaku, dan pasca-penandatanganan MoU, mengungkap perbedaan signifikan dan poin krusial yang perlu dicermati. BBC Verify menelusuri elemen kunci terkait persenjataan, pendanaan, dan navigasi kapal.
Persenjataan: Batasan Nuklir dan Rudal yang Diperdebatkan
Inti dari JCPOA yang ditandatangani pada tahun 2015 adalah pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran. Dokumen teknis tersebut membatasi stok material nuklir Iran hingga 300 kg dan melarang pengayaan uranium di atas 3,67% selama 15 tahun. Tingkat pengayaan ini cukup untuk reaktor listrik, namun tidak memadai untuk senjata nuklir. JCPOA juga memberikan akses kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memantau kepatuhan Iran.
Iran dinilai mematuhi kesepakatan ini hingga AS menarik diri pada 2018 di bawah pemerintahan Trump. Setelah keruntuhan JCPOA, Iran meningkatkan program nuklirnya. Data intelijen AS menyebutkan, sebelum perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran memiliki sekitar 440 kg uranium yang diperkaya hingga 60%, material yang dapat dengan cepat ditingkatkan ke tingkat 90% untuk senjata nuklir.
MoU baru ini menegaskan kembali komitmen Iran untuk "tidak akan membeli atau mengembangkan senjata nuklir," sebuah klausul yang juga ada dalam JCPOA. Namun, rincian spesifik mengenai isu ini sangat minim dalam dokumen baru tersebut. Kesepakatan baru ini hanya menyebutkan kesepakatan kedua belah pihak untuk "membahas isu pengayaan" dan "menyelesaikan penanganan stok material yang diperkaya melalui mekanisme yang disepakati bersama," mengindikasikan bahwa detailnya akan dibahas dalam negosiasi mendatang.
Presiden Trump sempat menyatakan bahwa sisa material nuklir Iran akan dimusnahkan, dan pejabat AS menyebutkan kesepakatan ini "menetapkan standar minimum di mana stok yang diperkaya akan dihancurkan." Namun, MoU itu sendiri tidak menyebutkan hal tersebut secara eksplisit. Penting dicatat, JCPOA adalah perjanjian final yang dinegosiasikan selama dua tahun, sementara MoU ini merupakan kerangka kerja untuk negosiasi selama 60 hari.
Selain program nuklir, Trump juga mengklaim AS "menghancurkan kemampuan rudal Iran dan kapasitas mereka untuk memproduksi yang baru." Namun, MoU baru ini sama sekali tidak menyinggung rudal balistik Iran. Pernyataan Trump pada 17 Juni yang menyebutkan tidak adil jika Iran tidak memiliki rudal seperti negara-negara tetangga di kawasan, menunjukkan pergeseran sikap dibandingkan kritiknya di masa lalu terhadap JCPOA yang gagal mengatasi pengembangan rudal balistik Iran.
Dana: Pencabutan Sanksi dan Bantuan Rekonstruksi
Berbeda dengan JCPOA yang berfokus pada keringanan sanksi dan pemulihan akses Iran ke asetnya yang dibekukan di luar negeri, MoU baru ini membawa dimensi pendanaan yang lebih luas. JCPOA pada tahun 2015 diperkirakan memulihkan akses Iran ke aset senilai US$100-125 miliar, meskipun total dana yang dapat diakses diperkirakan sekitar US$50 miliar.
Sanksi ekonomi yang diberlakukan kembali oleh AS setelah Trump menarik diri dari JCPOA, terus diperketat, menciptakan kesulitan ekonomi yang parah bagi Iran. Kondisi ekonomi yang memburuk ini menjadi salah satu pemicu protes massal di berbagai kota Iran pada Januari 2026. Sanksi minyak Iran juga mempersulit penjualan minyak mentah Tehran, meskipun Iran berhasil mengatasinya melalui "armada bayangan" kapal tanker.
MoU baru ini menyatakan bahwa AS akan "mengakhiri semua jenis sanksi" terhadap Iran secara bertahap. Yang lebih signifikan, kesepakatan ini mengizinkan pemberian pengecualian (waiver) segera setelah penandatanganan, yang memungkinkan "ekspor minyak mentah Iran, produk petroleum, dan turunannya, serta semua layanan terkait termasuk perbankan, transaksi, asuransi, dan transportasi."
Pemberian pengecualian ini tanpa syarat bagi Iran, menempatkannya dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum perang. Lebih lanjut, memorandum tersebut menguraikan rencana bagi AS dan "mitra regional" untuk mengembangkan program bantuan rekonstruksi dan pembangunan Iran dengan pendanaan "minimal US$300 miliar."
Kapal: Akses Selat Hormuz dan Pengaturan Maritim Baru
Sebelum konflik baru-baru ini, kapal-kapal pengangkut minyak, gas alam, dan pupuk dapat melintasi Selat Hormuz dengan bebas selama bertahun-tahun. Selat ini bahkan tidak disinggung dalam JCPOA. Data pelacakan kapal dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan rata-rata 94 kapal dagang melintasi selat tersebut setiap hari pada tahun 2025.
Namun, sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026, rata-rata harian transit kapal anjlok menjadi hanya enam, meskipun beberapa kapal diduga melintas tanpa menyalakan pemancar lokasi. Penurunan drastis ini disebabkan oleh serangan Iran terhadap kapal komersial dan blokade pelabuhan Iran oleh AS.
MoU baru ini mengamanatkan AS untuk "mengakhiri sepenuhnya" blokade laut terhadap Iran "dalam waktu 30 hari." Iran diwajibkan "mengambil langkah-langkah untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelayaran komersial tanpa biaya" melalui Selat Hormuz, namun ketentuan ini hanya berlaku "selama 60 hari."
Setelah periode tersebut, Iran akan "melakukan dialog" dengan Oman untuk "menentukan administrasi dan layanan maritim masa depan di Selat Hormuz." Iran sendiri telah mengumumkan pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia pada 21 Mei untuk mengatur pelayaran. Meskipun tidak akan ada "biaya transit" untuk pelayaran, akan ada "biaya" untuk penggunaan selat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Kesepakatan baru ini tidak menyebutkan tindakan untuk mencegah Iran memungut biaya ini di masa depan, yang berpotensi meningkatkan kekuatan ekonomi dan pengaruh regional Iran.
