Tiongkok melayangkan kritik tajam terhadap pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, mendesak Tokyo untuk melakukan “refleksi mendalam” atas apa yang disebut Beijing sebagai “kejahatan perang” di masa lalu. Beijing juga menuntut Jepang untuk sepenuhnya menjauhkan diri dari militerisme.
Kritik ini muncul sebagai respons terhadap pidato PM Kishida yang disampaikan pada peringatan 78 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, yang diperingati pada 15 Agustus 2023. Dalam pidato tersebut, Kishida menyatakan komitmen Jepang untuk tidak mengulangi kengerian perang dan menekankan pentingnya perdamaian.
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa Tiongkok “sangat prihatin” dengan pidato tersebut. “Kami mendesak Jepang untuk benar-benar merenungkan secara mendalam sejarah agresi yang dilakukannya, mengambil pelajaran dari sejarah, dan benar-benar memutus hubungan dengan militerisme,” ujar Mao Ning dalam sebuah pernyataan pers di Beijing.
Beijing secara konsisten menyoroti perlunya Jepang untuk mengakui dan meminta maaf atas kekejaman yang dilakukan selama masa penjajahan dan perang di Asia, termasuk di Tiongkok. Isu ini tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara, seringkali memicu ketegangan diplomatik.
Mao Ning juga menekankan bahwa Tiongkok berharap Jepang dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memenangkan kepercayaan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Tiongkok menginginkan perubahan sikap dan tindakan nyata dari Jepang terkait isu sejarah perang, bukan sekadar retorika.
Sementara itu, PM Kishida dalam pidatonya di Tokyo pada 15 Agustus 2023, menyatakan bahwa Jepang akan terus berupaya menjaga perdamaian dan tidak akan pernah lagi mengulangi kehancuran perang. Ia juga menegaskan bahwa Jepang, sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, akan terus berkontribusi pada perdamaian dan ketertiban dunia.
Namun, bagi Tiongkok, pidato tersebut masih belum cukup untuk mengatasi luka sejarah yang mendalam. Tekanan dari Tiongkok ini merupakan bagian dari upaya Beijing untuk terus membentuk narasi sejarah di kawasan Asia Timur dan menuntut pertanggungjawaban dari Jepang atas masa lalunya yang kelam.
