Teheran, Iran – Langkah signifikan dalam upaya meredakan ketegangan nuklir global, Iran dikabarkan telah menyetujui untuk mengizinkan kembali para inspektur internasional dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memasuki negara tersebut. Pernyataan ini datang dari Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang menyatakan bahwa diskusi dengan IAEA dapat dimulai "secepatnya hari ini". Kesepakatan ini dipandang sebagai kemajuan penting, mengingat akses inspektur merupakan salah satu tuntutan utama komunitas internasional dalam memantau program nuklir Iran.
Vance menjelaskan bahwa putaran pertama perundingan antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kemajuan substansial, membuka jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lama. Hal ini turut diamini oleh para mediator yang terlibat dalam proses diplomasi tersebut. Selama pembicaraan, kedua belah pihak dilaporkan mendiskusikan beberapa isu krusial, termasuk kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz dan upaya "de-konflik" untuk gencatan senjata regional.
Sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) yang ditandatangani pekan lalu menegaskan komitmen kedua negara untuk membuka kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz dan mengakhiri pertempuran di "semua lini", termasuk yang terjadi di Lebanon. Pernyataan bersama yang dirilis oleh mediator, Qatar dan Pakistan, pada Senin pagi menegaskan bahwa setelah putaran pertama negosiasi, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menyusun "peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari". Vance sendiri menggambarkan perundingan tersebut telah meletakkan "fondasi yang sangat baik" untuk negosiasi selanjutnya menuju penyelesaian damai.
Berbicara di Swiss pada Senin pagi, Vance menyoroti isu nuklir sebagai aspek yang paling dinantikan perkembangannya oleh pihak Amerika. "Ini adalah tonggak sejarah penting bagi rakyat Amerika dan langkah pertama untuk secara permanen… mengakhiri program senjata nuklir di Iran," tegasnya. Iran sendiri secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan sipil dan damai.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan inspektur dari badan pengawas nuklir PBB akan kembali ke Iran, Vance memperkirakan proses tersebut akan dimulai "minimal minggu ini". Ia menambahkan bahwa percakapan antara para inspektur dan IAEA bisa saja berlangsung "secepatnya hari ini". Meskipun Iran bersikeras tidak memiliki niat untuk mengembangkan senjata nuklir, banyak negara dan IAEA sendiri masih menyimpan keraguan.
Sejarah mencatat, pada tahun 2015, Iran dan enam negara kekuatan dunia—Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Rusia, Jerman, dan Inggris—menandatangani kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) setelah negosiasi bertahun-tahun. Kesepakatan ini tidak hanya membatasi aktivitas nuklir Iran, tetapi juga memberikan wewenang kepada IAEA untuk mengakses semua fasilitas nuklir Iran dan melakukan inspeksi di situs-situs yang dicurigai.
Namun, pada tahun 2018, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai "kesepakatan yang buruk" karena tidak bersifat permanen dan tidak mencakup program rudal balistik Iran. Akibatnya, Iran menghentikan akses IAEA ke situs-situs yang pernah menjadi sasaran serangan Israel dan Amerika Serikat selama perang 12 hari pada Juni 2025. Bulan berikutnya, IAEA mengumumkan penarikan sisa inspektur mereka dari Iran.
Para negosiator utama Iran dilaporkan meninggalkan perundingan di resor Buergenstock, Swiss, pada Senin, sementara diskusi teknis antara kedua pihak dijadwalkan untuk berlanjut. Pernyataan bersama dari para mediator juga menyebutkan bahwa "saluran komunikasi" telah dibentuk "untuk menghindari insiden dan kesalahpahaman dengan tujuan kelancaran jalur niaga melalui Selat Hormuz".
Selain itu, kedua belah pihak juga menyepakati pembentukan "sel de-konflik" antara Amerika Serikat, Iran, dan Lebanon, yang akan difasilitasi oleh negara-negara mediator. Tujuannya adalah untuk mengakhiri operasi militer di Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menilai sel de-konflik Lebanon ini akan menjadi "ujian nyata pertama". Kesepakatan awal juga menyerukan penghentian pertempuran di semua lini, namun insiden di Lebanon terus terjadi, dengan serangan udara Israel telah menewaskan sedikitnya 67 orang, sementara serangan dari kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, telah menewaskan lima tentara Israel.
Kembalinya inspektur IAEA ke Iran ini menjadi indikator positif bagi upaya internasional dalam memantau dan memverifikasi kepatuhan Iran terhadap komitmen non-proliferasi nuklir. Keberhasilan pembicaraan selanjutnya akan sangat bergantung pada implementasi komitmen yang telah disepakati, terutama terkait isu-isu sensitif seperti akses inspeksi dan penghentian konflik regional. Komunitas internasional akan terus mengamati dengan seksama perkembangan diplomasi ini, yang memiliki implikasi luas bagi stabilitas regional dan global.
