Sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap fakta mengerikan di Myanmar, di mana lebih dari 700 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan militer selama periode enam bulan terakhir tahun lalu, tepatnya dari Agustus hingga Januari. Angka tersebut mencakup kematian 224 perempuan dan 153 anak-anak, menegaskan skala tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut di negara itu. Laporan ini menyoroti dampak brutal dari konflik yang dipicu oleh kudeta militer pada Februari 2021, yang telah merenggut ribuan nyawa dan memaksa jutaan orang mengungsi.
Periode pelaporan ini bertepatan dengan pengumuman pemilihan umum oleh junta militer, sebuah proses yang dicibir luas sebagai sandiwara karena menyingkirkan partai-partai oposisi utama dan banyak wilayah yang tidak dapat berpartisipasi akibat perang saudara yang berkecamuk. Laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB ini memperingatkan bahwa penurunan bantuan internasional justru semakin memperburuk penderitaan jutaan warga Myanmar yang tengah berjuang untuk bertahan hidup. Serangan udara disebut sebagai penyebab utama kehancuran dan penderitaan yang dialami warga sipil.
Wilayah Sagaing menjadi lokasi paling berbahaya bagi warga sipil di Myanmar. Dalam enam bulan tersebut, tercatat 191 korban jiwa di Sagaing, termasuk 60 perempuan dan 30 anak-anak, seiring upaya militer untuk menguasai wilayah tersebut. Salah satu insiden paling memilukan terjadi pada 23 Oktober, ketika serangan amunisi menghantam warga sipil yang berkumpul di depan sebuah sekolah di Chaung-U, Sagaing. Sebanyak 23 orang tewas, termasuk empat anak-anak, dan lebih dari 60 lainnya terluka. Saat itu, para korban sedang mengikuti acara lilin untuk merayakan akhir masa Prapaskah Buddha, menyerukan pembebasan tahanan politik, menentang wajib militer, dan menolak pemilihan umum yang digelar militer.
Tragedi lain terjadi pada Desember, ketika pesawat militer membombardir sebuah kedai teh di Tabayin, Sagaing. Peristiwa ini terjadi saat warga berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola, menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai 20 lainnya. Serangan-serangan sporadis dan tanpa pandang bulu ini menunjukkan betapa rentannya posisi warga sipil di tengah konflik yang tak kunjung usai.
Selain kekerasan yang menimpa masyarakat umum, laporan tersebut juga menyoroti penderitaan etnis Rohingya. Mereka terus terpapar pada ancaman rekrutmen paksa oleh Tentara Arakan, serta menjadi korban pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Situasi kemanusiaan yang buruk ini semakin diperparah oleh kurangnya perhatian internasional.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi di Myanmar. "Seolah-olah rakyat Myanmar belum cukup menderita di tangan militer, kini mereka tampaknya telah dilupakan oleh pihak-pihak di luar negeri," ujar Türk. Ia menambahkan bahwa pendanaan untuk upaya perlindungan di tingkat lokal seringkali menjadi satu-satunya harapan bagi warga di banyak wilayah dari penderitaan yang disebabkan oleh penargetan konstan dan serangan sembarangan oleh militer. "Penarikan dukungan ini justru menambah luka mereka," tegasnya.
Kudeta militer pada Februari 2021 menghentikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan berujung pada pemenjaraan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi. Perang saudara yang pecah sejak itu telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan ribuan lainnya kehilangan nyawa. Meskipun sempat mengalami kemajuan besar, kelompok-kelompok pemberontak kini berada dalam posisi bertahan. Kebijakan wajib militer baru yang diberlakukan militer, ditambah dengan peningkatan kekuatan drone, telah menempatkan pasukan militer dalam posisi ofensif di sebagian besar wilayah negara.
Menyusul kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, dalang di balik pengambilalihan kekuasaan, kini menjabat sebagai presiden. Pemilihan umum yang digelar militer dipandang sebagai formalitas semata. Banyak partai populer dilarang berpartisipasi, dan sebagian besar wilayah negara tidak diizinkan untuk ikut serta karena kondisi perang saudara. Parlemen didominasi oleh loyalis militer; angkatan bersenjata dijamin seperempat kursi, sementara partai militer, USDP, memenangkan hampir 80% dari sisa kursi dalam pemilu yang telah dirancang untuk menguntungkan mereka. Kondisi ini semakin menegaskan absennya harapan demokrasi dan keadilan bagi rakyat Myanmar.
