Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan empat kebijakan strategis di sektor energi dan pertambangan pada tahun 2027. Langkah-langkah ini difokuskan untuk mendorong hilirisasi industri, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu gebrakan utama adalah rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang fokus pada pengelolaan dan pemrosesan mineral strategis. Pembentukan BUMN ini diharapkan dapat mengendalikan rantai nilai mineral, mulai dari penambangan hingga produk turunan bernilai tambah tinggi, sekaligus menarik investasi lebih besar di sektor hilir.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan secara signifikan. Rencana ini mencakup pemberian insentif yang lebih besar bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sumber energi bersih lainnya. “Kita harus bergerak cepat menuju kemandirian energi melalui energi terbarukan,” ujar seorang sumber yang dekat dengan tim transisi energi, menggarisbawahi urgensi peralihan ini.
Di sektor hilirisasi, kebijakan baru akan mendorong industri pengolahan hasil tambang, khususnya nikel dan bauksit, agar tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah. Targetnya adalah menciptakan produk-produk hilir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Terakhir, pemerintah juga berencana melakukan reformasi pada pengelolaan bahan bakar minyak (BBM). Fokusnya adalah memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat, serta mengkaji kemungkinan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Langkah ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga BBM agar tidak membebani masyarakat.
