JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadi saksi terungkapnya alur perkenalan tak biasa antara seorang mantan pejabat tinggi Bea Cukai dan pimpinan perusahaan ekspedisi internasional. Rizal, yang pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) periode 2024-2026, membeberkan bagaimana perkenalan dengan John Field, bos Blueray Cargo, terjalin melalui perantaraan seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kesaksian Rizal disampaikan pada persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang digelar Senin (8/6/2026). Dalam sidang tersebut, tiga terdakwa utama dihadirkan, yakni John Field selaku pimpinan Blueray Cargo, Dedy Kurniawan Sukolo sebagai manajer operasional, dan Andri yang menjabat sebagai ketua tim dokumen. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir, mendalami detail awal komunikasi antara Rizal dan John Field.
Rizal mengakui tidak mengingat tanggal pasti perkenalan tersebut secara rinci, namun ia menegaskan bahwa seluruh keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut keterangannya, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2025. Kala itu, ia menerima telepon dari seorang rekan yang menginisiasi pertemuan dengan John Field. Rekan yang dimaksud adalah I Nyoman Wara, seorang anggota BPK, yang nomor kontaknya tersimpan dalam ponsel Rizal dengan nama unik "John Nyoman".
Jaksa Takdir kemudian mengklarifikasi identitas Nyoman, menanyakan apakah sosok tersebut merupakan mantan pegawai Bea Cukai yang kini bertugas di BPK. Meskipun sempat ragu, Rizal akhirnya mengkonfirmasi bahwa kontak yang disita oleh KPK tersebut memang bernama John Nyoman, dan kemungkinan besar adalah sosok yang dimaksud. Nyoman menghubungi Rizal dengan alasan adanya pihak yang ingin melakukan perkenalan secara langsung.
Pertemuan fisik antara Rizal dan John Field akhirnya terlaksana di sebuah restoran ternama di kawasan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu diklaim Rizal tidak membahas hal-hal yang berkaitan langsung dengan kewenangannya di Bea Cukai. Namun, fakta persidangan ini membuka tabir mengenai bagaimana jaringan informal dapat terbentuk antara pejabat publik dan pelaku usaha, bahkan melalui perantaraan lembaga pengawas negara.
Dalam perkara yang sama, jaksa KPK mendakwa John Field dan rekan-rekannya melakukan praktik suap yang masif untuk memuluskan proses importasi barang. Berdasarkan berkas dakwaan, John Field sebagai pimpinan utama Blueray Cargo diduga memberikan uang senilai total 61,3 miliar Dolar Singapura kepada pihak-pihak terkait. Nilai fantastis ini diduga diserahkan untuk memfasilitasi kelancaran operasional importasi perusahaan tersebut.
Selain aliran dana tunai yang signifikan, terdakwa lainnya, Dedy Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional, juga didakwa menerima fasilitas mewah senilai Rp 1,8 miliar. Sementara itu, Andri, sebagai ketua tim dokumen, keterlibatannya dalam pemberian suap juga tercantum dalam total kumulatif dakwaan. Pemberian fasilitas mewah dan uang tunai ini menunjukkan skala besar dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan pengawasan dalam sektor kepabeanan dan perdagangan internasional. Upaya penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan memberikan efek jera agar praktik serupa tidak terulang kembali. Sidang lanjutan akan terus mendalami sejauh mana keterlibatan oknum pejabat lain serta pihak eksternal dalam skandal suap importasi barang yang diduga telah merugikan negara.
Skandal ini membuka mata publik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang dapat terjadi di berbagai lini pemerintahan, bahkan ketika sebuah lembaga pengawas seperti BPK turut terseret dalam narasi perkenalan. Pengungkapan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan negara dan kelancaran perdagangan.
Proses hukum yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan bea cukai. Keberanian saksi untuk mengungkap aliran perkenalan ini menjadi salah satu poin penting dalam pembuktian di persidangan. Peran anggota BPK dalam memfasilitasi pertemuan tersebut, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pemberian suap, tetap menjadi sorotan dalam konteks menjaga independensi dan integritas lembaga negara. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau untuk melihat bagaimana penegakan hukum berjalan dalam memberantas korupsi berskala besar.
