Jakarta – Said Iqbal resmi mengemban amanah baru sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam posisi barunya ini, Said Iqbal memberikan jaminan tegas bahwa hak-hak buruh untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi tidak akan tergerus, bahkan akan tetap terjaga. Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak konstitusional para pekerja.
Said Iqbal menekankan bahwa demonstrasi merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang dilindungi oleh payung hukum. Ia menyatakan bahwa kegiatan unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Asalkan organisasi buruh senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, penyampaian pendapat di muka umum melalui aksi demonstrasi akan tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Komitmen ini ia sampaikan langsung kepada awak media di lingkungan Istana Negara pada Senin, 8 Juni 2026. Said Iqbal menggarisbawahi bahwa pandangannya tersebut selaras dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menghormati konstitusi dan hak-hak fundamental masyarakat. Ia berpandangan bahwa regulasi terkait upah minimum diprediksi akan tetap menjadi salah satu isu sentral yang mendorong berbagai agenda aksi buruh di masa mendatang.
Menyadari bahwa persoalan kesejahteraan selalu menjadi perhatian krusial bagi para pekerja di seluruh penjuru negeri, Said Iqbal berharap posisinya saat ini dapat membawa perubahan signifikan dalam pola penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Ia berupaya agar berbagai kendala dan aspirasi buruh dapat diselesaikan lebih awal melalui jalur analisis kebijakan yang mendalam dan komprehensif.
Melalui peran barunya sebagai penasihat, Said Iqbal ingin memastikan bahwa aspirasi buruh telah terakomodasi dalam kajian strategis sebelum kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diputuskan oleh pemerintah. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik terbuka antara buruh dan pemerintah di lapangan, serta menciptakan iklim hubungan industrial yang lebih harmonis.
Pengangkatan Said Iqbal sebagai penasihat khusus ini merupakan salah satu langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan elemen masyarakat, khususnya kaum buruh. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi perantara yang efektif dalam menyelaraskan kepentingan negara dengan pemenuhan hak-hak dasar para pekerja.
Rangkuman posisi dan komitmen Said Iqbal di pemerintahan tersebut mencerminkan upayanya untuk menjembatani tugas barunya sebagai penasihat presiden dengan perannya sebagai tokoh gerakan buruh. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih stabil sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
Sebelum resmi dilantik, nama Said Iqbal memang santer dikabarkan akan bergabung dengan jajaran pemerintahan Prabowo-Gibran. Kabar ini diperkuat oleh pernyataan pihak Istana beberapa hari sebelumnya yang mengindikasikan bahwa aktivis buruh tersebut akan memperkuat formasi kabinet.
Proses transisi Said Iqbal dari posisi pemimpin gerakan buruh murni menuju peran strategis di dalam pemerintahan menunjukkan sebuah dinamika baru. Beberapa tahapan penting meliputi sinyal awal dari Istana mengenai rencana bergabungnya Said Iqbal, pengakuan terbuka Said Iqbal mengenai rencana pelantikannya, hingga pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo sebagai Penasihat Nasional. Pernyataan resminya di Istana mengenai hak demonstrasi buruh usai pelantikan menjadi penegasan atas komitmennya.
Sebelumnya, gerakan buruh di bawah kepemimpinan Said Iqbal sempat mengancam akan menggelar aksi serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Ancaman aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap regulasi mengenai sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan para pekerja. Rentetan aksi demonstrasi juga sempat mewarnai area depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada awal Mei lalu, menunjukkan betapa dinamisnya pergerakan buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah perubahan kebijakan nasional.
Dengan adanya perwakilan dari tokoh buruh dalam struktur kepemimpinan, banyak pihak berharap dialog yang terbangun akan menjadi lebih inklusif dan representatif. Said Iqbal kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan kaum pekerja, sebuah tugas berat yang menuntut diplomasi dan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek ketenagakerjaan.
