Pemerintah terus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tol. Salah satu upaya yang diusulkan adalah dengan mendorong partisipasi investasi swasta melalui kemudahan regulasi.
Menurut Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Desi Arisandi, ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap APBN masih cukup tinggi. Hal ini perlu diatasi agar beban negara dapat diringankan dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih optimal. Investasi swasta dinilai menjadi solusi strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
Desi Arisandi menyampaikan bahwa saat ini ada 40 ruas jalan tol yang baru saja beroperasi atau dalam tahap konstruksi, namun belum ada yang didanai sepenuhnya oleh swasta. “Kita ingin swasta masuk lebih banyak. Tapi jangan sampai kemudian kita mempersulit mereka. Ini yang perlu kita dorong,” ujar Desi dalam sebuah forum pada Kamis (23/5/2024).
Ia menekankan perlunya penyederhanaan regulasi dan prosedur yang selama ini menjadi hambatan bagi investor swasta. Dengan mempermudah akses dan memperjelas skema investasi, diharapkan lebih banyak perusahaan swasta yang tertarik untuk berkontribusi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Lebih lanjut, Desi mengungkapkan bahwa ada potensi besar dari investor swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek jalan tol. Namun, berbagai tantangan, mulai dari perizinan hingga kepastian hukum, kerap membuat mereka ragu untuk melangkah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sangatlah krusial.
ATI berharap dengan adanya dorongan untuk mempermudah investasi swasta, pembangunan jalan tol di Indonesia dapat semakin masif dan merata. Hal ini pada gilirannya akan mendukung konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
