Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa proses hukum terhadap tiga tersangka lain dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus berjalan. Ketiga individu ini merupakan bagian dari klaster pertama penyidikan yang melibatkan beberapa nama lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa penyidik masih fokus pada penuntasan perkara ini.
Ketiga tersangka yang masih dalam proses hukum tersebut adalah Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Meskipun status penanganan kasus mereka belum diungkap secara rinci, Budi Hermanto menegaskan bahwa penyelidikan tetap berlanjut. "Masih berproses untuk perkaranya," ujar Budi kepada wartawan pada Senin (22/6). Ia menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah berkoordinasi dengan tim penyidik.
Kasus dugaan ijazah palsu ini sendiri telah menjerat delapan tersangka yang dibagi dalam dua klaster oleh Polda Metro Jaya. Klaster pertama mencakup lima tersangka, yaitu Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari tiga tersangka: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa.
Perkembangan penanganan kasus ini menunjukkan adanya beberapa langkah yang telah diambil. Dari klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan permohonan restorative justice (RJ). Permohonan ini dikabulkan oleh pihak kepolisian, yang kemudian menghentikan penyidikan terhadap keduanya dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Hal serupa terjadi pada klaster kedua. Rismon Hasiholan Sianipar juga mengajukan restorative justice, yang juga diterima oleh kepolisian. Dengan demikian, penyidikan terhadap Rismon pun dihentikan dan SP3 telah diterbitkan.
Sementara itu, untuk dua tersangka lainnya dalam klaster kedua, yaitu Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma, berkas perkara mereka telah dinyatakan lengkap atau P-21. Kelengkapan berkas ini menandakan bahwa penyidik telah menyelesaikan tugasnya dan siap untuk tahap selanjutnya. Roy Suryo dan Tifauziah diketahui telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada hari yang sama, Senin (22/6).
Penanganan kasus ini berawal dari adanya laporan yang mempersoalkan keabsahan ijazah pendidikan Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan adanya cukup bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana.
Kasus ijazah palsu ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur publik terkemuka, yaitu Presiden RI. Isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, baik di ranah hukum maupun politik. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan.
Restorative justice, yang diterapkan pada beberapa tersangka, merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan pemulihan, keseimbangan, dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, RJ memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal dengan fokus pada pemulihan hubungan dan dampak sosial.
Sementara itu, proses pelimpahan berkas ke kejaksaan menandakan bahwa kasus Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma akan berlanjut ke tahap penuntutan. Pihak kejaksaan akan meninjau kembali berkas tersebut dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke persidangan. Keputusan pengadilan nantinya akan menentukan nasib hukum kedua tersangka tersebut.
Polda Metro Jaya terus berupaya menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Komunikasi publik terkait perkembangan penanganan perkara ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Proses hukum yang masih berjalan terhadap tiga tersangka lain menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak pandang bulu dalam menangani laporan dugaan tindak pidana. Komitmen untuk menuntaskan setiap kasus, terlepas dari siapa yang terlibat, menjadi fondasi penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Perkembangan lebih lanjut dari penanganan perkara Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah akan terus dinantikan.
