Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, secara resmi mengumumkan penetapan keadaan darurat di seluruh negeri menyusul gelombang protes yang telah berlangsung berminggu-minggu dan menuntut pengunduran dirinya. Langkah drastis ini diambil untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah dalam menertibkan blokade jalan yang dilancarkan para demonstran, yang telah menimbulkan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan melumpuhkan aktivitas perekonomian di berbagai wilayah.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Presiden Paz menegaskan bahwa penetapan keadaan darurat ini bertujuan untuk "membebaskan jalan-jalan negara" dan "memulihkan" tatanan normal. Undang-undang Bolivia mengharuskan Kongres untuk menyetujui atau menolak langkah ini dalam waktu 72 jam setelah deklarasi dikeluarkan, menempatkan kewenangan penting di tangan badan legislatif untuk menentukan nasib darurat negara.
Gelombang protes yang melanda Bolivia ini dipimpin oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para penambang, petani, dan kelompok adat. Aksi demonstrasi yang dimulai sejak akhir April lalu ini berakar pada tuntutan agar subsidi bahan bakar dikembalikan seperti semula dan pembatalan kebijakan penghematan anggaran yang dianggap memberatkan rakyat. Tuntutan utama yang paling santer terdengar adalah desakan agar Presiden Paz segera mundur dari jabatannya.
Situasi ini telah memicu ketegangan yang meningkat, dengan laporan mengenai beberapa korban jiwa dan ratusan orang yang ditangkap selama kerusuhan berlangsung. Presiden Paz sendiri menuding adanya upaya terorganisir untuk mendestabilisasi negara di balik aksi protes tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya melalui unggahan di media sosial pada Sabtu lalu, menekankan bahwa "rakyat Bolivia tidak bisa terus menerus menjadi sandera blokade yang menghalangi aktivitas bekerja, belajar, menerima perawatan medis, berbelanja, dan membawa pulang perbekalan."
Pengumuman keadaan darurat ini disampaikan oleh Presiden Paz hanya beberapa jam setelah ia mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan konfederasi serikat pekerja terbesar di Bolivia, yaitu Konfederasi Pekerja Bolivia (COB). Namun, harapan akan meredanya ketegangan tampaknya belum sepenuhnya terwujud, mengingat beberapa kelompok adat telah menyatakan sikap untuk tetap melanjutkan aksi protes dan mempertahankan blokade jalan mereka, seperti dilaporkan oleh AFP. Pemandangan personel kepolisian dan militer yang berjaga di alun-alun utama kota pada hari Sabtu juga mengindikasikan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi eskalasi.
Akar permasalahan protes ini bermula dari usulan reformasi agraria yang diajukan oleh Presiden Paz pada akhir April. Para kritikus berpendapat bahwa proposal tersebut akan mempermudah para pemilik lahan besar untuk mengakuisisi properti-properti kecil, yang berpotensi merugikan petani kecil. Meskipun Presiden Paz kemudian menarik kembali reformasi tersebut, aksi protes terus berlanjut. Berbagai kelompok lain bergabung, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan lain, termasuk pemotongan subsidi bahan bakar yang telah lama berlaku.
Selain itu, muncul pula gelombang penolakan terhadap rencana perubahan konstitusi Bolivia. Presiden Paz, seorang politisi berhaluan tengah-kanan yang terpilih pada Oktober tahun lalu, berargumen bahwa perubahan ini diperlukan untuk membuka ekonomi negara bagi investasi swasta. Namun, para demonstran khawatir bahwa amandemen konstitusi tersebut akan melemahkan pengawasan terhadap sumber daya alam dan sektor ekonomi vital lainnya.
Ketegangan politik semakin memanas dengan Presiden Paz yang menuduh mantan Presiden sayap kiri, Evo Morales, sebagai dalang di balik gerakan protes ini. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Morales. Dalam upaya meredakan gejolak, Presiden Paz telah melakukan beberapa langkah, termasuk reshuffle kabinet, pemotongan gaji dirinya dan para menterinya hingga separuh, serta pembentukan dewan negosiasi dengan sektor masyarakat yang merasa terpinggirkan di bawah pemerintahannya. Namun, hingga kini, langkah-langkah tersebut belum berhasil sepenuhnya menghentikan gelombang protes.
Situasi ini semakin kompleks mengingat bulan lalu Kongres Bolivia telah mengesahkan undang-undang yang mempermudah presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan mengerahkan tentara guna meredam protes. Pemberlakuan undang-undang ini seolah menjadi lampu hijau bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menghadapi krisis yang tengah berlangsung. Keadaan darurat yang baru saja dideklarasikan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan Presiden Paz dalam memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik di tengah badai politik yang melanda Bolivia.
