Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mendorong penerapan konsep Sekolah Satu Atap sebagai strategi inovatif untuk mengatasi tantangan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil dengan populasi penduduk yang minim. Model ini diharapkan dapat mengintegrasikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menghemat sumber daya pemerintah.
Sekolah Satu Atap, yang mengintegrasikan dua jenjang pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam satu lokasi dengan pengelolaan terpadu, dinilai sebagai solusi yang efektif untuk daerah dengan kepadatan penduduk rendah. "Kita lebih mengutamakan sekolah satu atap untuk wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya sedikit," ujar Cen Sui Lan di Natuna, Kepulauan Riau, pada Minggu (21/6).
Penerapan model pendidikan terintegrasi ini tidak hanya memusatkan sumber daya, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk menghemat biaya signifikan dalam pembangunan gedung sekolah serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengimplementasikan konsep ini di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Salah satu lokasi yang diidentifikasi potensial untuk menerapkan konsep Sekolah Satu Atap adalah Desa Selaut. Desa yang terletak di kepulauan ini memiliki tantangan geografis, terpisah dari ibu kota kabupaten maupun ibu kota Kecamatan Bunguran Barat sebagai pusat administratifnya. Kondisi ini memperumit akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.
Saat ini, Desa Selaut hanya memiliki satu fasilitas pendidikan dasar, yaitu SD Negeri 007 Selaut. Namun, jumlah siswa di setiap rombongan belajar di sekolah tersebut tidak mencukupi standar ideal, bahkan tidak mencapai sepuluh orang per kelas. Lebih memprihatinkan lagi, desa ini belum memiliki sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
Ketiadaan SMP di Desa Selaut memaksa para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar untuk menempuh perjalanan laut yang cukup jauh demi melanjutkan pendidikan. Mereka harus menuju daerah lain, dengan waktu tempuh menggunakan kapal cepat mencapai lebih dari 30 menit. Perjalanan ini tentu menimbulkan risiko keselamatan, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.
Bupati Cen Sui Lan menyoroti bahwa pembangunan sekolah SMP baru secara terpisah di Desa Selaut akan menguras banyak anggaran daerah. Selain biaya pembangunan gedung, pemerintah juga akan menghadapi peningkatan pengeluaran untuk belanja pegawai yang signifikan, mengingat perlu adanya penambahan kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. "Jumlah siswa di SD Negeri Selaut juga tidak banyak, mungkin tidak sampai enam orang per kelas," ungkapnya, menegaskan urgensi model terintegrasi.
Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berencana untuk membuka satuan pendidikan jenjang SMP di Desa Selaut pada tahun ajaran 2026/2027. Untuk sementara, pemerintah akan memanfaatkan gedung SD Negeri 007 Selaut yang ada. Kebijakan ini akan terus dievaluasi hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai pengembangan fasilitas pendidikan di desa tersebut.
Kehadiran jenjang SMP di Desa Selaut dinilai sangat krusial untuk mengurangi risiko kecelakaan laut yang dapat dialami oleh para pelajar selama perjalanan menuju sekolah. Selain aspek keselamatan, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah fenomena perpindahan penduduk yang kerap kali dipicu oleh alasan pendidikan anak.
Bupati Cen Sui Lan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi urbanisasi semu akibat ketiadaan fasilitas pendidikan yang memadai. "Kita khawatir setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar, mereka pindah bersama keluarganya. Kalau terus terjadi, lama-kelamaan desa ini bisa kosong," tuturnya. Kekhawatiran ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan populasi dan vitalitas desa-desa terpencil.
Penerapan Sekolah Satu Atap di Desa Selaut, Natuna, merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa setiap anak di daerah terpencil mendapatkan hak atas pendidikan yang layak tanpa harus menghadapi hambatan geografis dan ekonomi. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan unik. Dengan model ini, diharapkan akses pendidikan dapat lebih mudah dijangkau, kualitasnya terjaga, dan keberlangsungan komunitas di daerah terpencil dapat dipertahankan.
