JAKARTA – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengumumkan adanya perubahan komposisi atlet yang akan mewakili Indonesia pada sektor ganda campuran di Kejuaraan Dunia BWF 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian strategis organisasi jelang turnamen bergengsi tersebut.
Akibat penyesuaian ini, dua pasangan ganda campuran, yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, dipastikan tidak akan ambil bagian dalam Kejuaraan Dunia BWF 2026. PP PBSI menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet pada ajang internasional berjalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, PP PBSI juga menyatakan telah menerima informasi mengenai adanya proses peradilan independen yang tengah dijalankan oleh Badminton World Federation (BWF). Proses ini diketahui berkaitan dengan dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan beberapa pemain Indonesia. PP PBSI secara tegas menyatakan sikap menghormati dan mendukung penuh seluruh mekanisme yang diterapkan oleh BWF.
Dukungan PP PBSI terhadap proses peradilan independen ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga marwah dan integritas olahraga bulu tangkis. Selain itu, PP PBSI juga mengapresiasi independensi proses hukum yang tengah berlangsung.
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam proses tersebut, PP PBSI untuk saat ini tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai detail perkara atau mengaitkan proses yang sedang berjalan dengan atlet tertentu. PP PBSI mengimbau seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan media dan masyarakat luas, untuk turut menghormati proses yang sedang berjalan. Imbauan ini juga mencakup pentingnya menghindari spekulasi yang tidak berdasar hingga adanya keputusan resmi dari Independent Hearing Panel BWF.
PP PBSI berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi yang erat dengan BWF. Organisasi ini memastikan setiap langkah yang diambil akan selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.
