Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tahun 2026, yang diselenggarakan pada 13-15 Februari 2024 di Jakarta, menjadi momentum penting untuk menyatukan kebijakan data kependudukan di tingkat nasional. Fokus utama rakornas adalah memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama pembangunan infrastruktur publik digital di Indonesia.
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa NIK dan IKD bukan sekadar identitas administratif, melainkan tulang punggung untuk mewujudkan Digital Public Infrastructure. Infrastruktur ini diharapkan mampu merevolusi berbagai layanan publik, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan data kependudukan yang bersih dan mutakhir, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, meminimalkan kebocoran, dan menjangkau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, dalam salah satu sesi rakornas, menyampaikan optimisme terkait potensi NIK dan IKD. “NIK dan IKD ini akan menjadi basis data yang kuat untuk berbagai keperluan, mulai dari pelayanan publik hingga kebijakan strategis lainnya. Kita harus pastikan data kita akurat dan terintegrasi,” ujar Zudan. Ia juga menambahkan bahwa sinkronisasi data antarlembaga menjadi kunci utama agar NIK dan IKD dapat dimanfaatkan secara optimal.
Rakornas Dukcapil 2026 ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah se-Indonesia. Diskusi yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penguatan sistem verifikasi dan validasi data kependudukan, peningkatan literasi digital masyarakat terkait penggunaan IKD, serta percepatan adopsi teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen bersama untuk mewujudkan satu data kependudukan yang terintegrasi dan akurat menjadi benang merah dari seluruh rangkaian kegiatan rakornas.
