Paris – Kepolisian Paris dilaporkan menangkap sekitar 20 demonstran pada Sabtu, 20 Juni 2026, menyusul aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Ratusan simpatisan oposisi Iran berkumpul di dekat Place Vauban, pusat kota Paris, untuk menyuarakan protes terhadap eksekusi politik yang terjadi di negara asal mereka. Aksi ini berlangsung meskipun otoritas setempat telah mengeluarkan larangan resmi untuk menggelar demonstrasi.
Ribuan demonstran awalnya direncanakan memadati Place Vauban untuk menyuarakan penolakan terhadap penindasan rezim Iran. Namun, Prefektur Kepolisian Paris mengeluarkan larangan sejak Kamis malam, 18 Juni 2026, dengan alasan kekhawatiran akan potensi bentrokan dan situasi keamanan yang dinilai sensitif. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh pengadilan administratif yang menolak gugatan darurat yang diajukan oleh para penyelenggara aksi.
Sebelum tindakan penangkapan dilakukan, pihak kepolisian telah mengeluarkan peringatan pembubaran kepada massa yang tetap bertahan di lokasi. Afchine Alavi, seorang anggota Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI), mengklaim bahwa penangkapan dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ia menambahkan bahwa aparat kepolisian menggunakan gas merica dalam proses pembubaran, yang diduga menyebabkan beberapa peserta mengalami cedera.
"On the protesters’ side, there is no violence. Police dispersed many people and are preventing others from joining," ujar Alavi, menekankan bahwa demonstran tidak melakukan tindakan kekerasan. Ia juga mengkritik tindakan polisi yang dinilainya berlebihan dalam membubarkan aksi damai.
Kementerian Luar Negeri Prancis secara tegas membantah tuduhan yang mengaitkan larangan demonstrasi dengan adanya komunikasi telepon antara Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Pihak kementerian menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan bahwa Menteri Iran tidak pernah menyebutkan protes ini atau meminta pembatalannya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sempat menyampaikan pandangannya bahwa warga Iran adalah korban terbesar dari konflik yang terjadi. Ia menegaskan komitmen Prancis untuk menyediakan ruang bagi para seniman pengasingan Iran. "Iran is, above all, a great people, and we distinguish between the Iranian regime and Iran itself," tegas Barrot, menunjukkan pembedaan antara rakyat Iran dan rezim yang berkuasa.
Namun, perwakilan NCRI menilai alasan pembatalan aksi yang disampaikan kepolisian tidak masuk akal. Menurut mereka, koordinasi untuk aksi tersebut telah dilakukan selama dua bulan. Dalam pernyataan resminya, NCRI menyebutkan bahwa larangan mendadak oleh Kepolisian Paris pada malam Kamis, 18 Juni 2026, dilakukan dengan alasan yang dibuat-buat.
"After business hours on the evening of Thursday, June 18, the Paris Police Prefecture banned the planned demonstration of 100,000 people against the wave of political executions in Iran, scheduled for Saturday, June 20, citing bogus reasons," demikian tertulis dalam pernyataan NCRI.
Pengadilan Paris sendiri mengkonfirmasi adanya laporan intelijen yang mengindikasikan potensi risiko serangan besar dari pihak eksternal atau kelompok monarki tertentu jika demonstrasi tetap dilaksanakan. Laporan intelijen ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan pelarangan aksi.
Di sisi lain, Unit Perlawanan Mujahidin Rakyat Iran (PMOI) di Iran mengklaim telah meluncurkan sekitar 45 operasi terkoordinasi di berbagai kota di Iran. Operasi ini dilakukan untuk memperingati pemberontakan bersejarah mereka. Klaim ini menambah dimensi lain pada situasi ketegangan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar Iran.
Situasi ini menyoroti sensitivitas politik yang tinggi terkait isu Iran di kancah internasional. Aksi solidaritas di luar negeri sering kali menjadi platform penting bagi kelompok oposisi untuk menyuarakan aspirasi mereka, namun juga rentan terhadap pembatasan oleh otoritas setempat yang mengutamakan ketertiban umum dan keamanan. Kasus di Paris ini kembali membuka perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban negara untuk menjaga stabilitas.
Peristiwa ini juga memicu diskusi mengenai peran media dalam melaporkan isu-isu sensitif terkait Iran. Pemberitaan yang akurat dan berimbang menjadi krusial untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada publik mengenai kompleksitas situasi politik dan hak asasi manusia di Iran, serta dampaknya terhadap komunitas diaspora di berbagai negara. Keberadaan kelompok oposisi yang aktif di negara-negara Eropa seperti Prancis, menunjukkan bahwa isu Iran terus menjadi perhatian global.
