Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, kembali menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait program Makan Bergizi Gratis. Ia menekankan pentingnya pemisahan anggaran program tersebut dari pos anggaran pendidikan, sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurut Honoris, putusan MK ini merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang menyasar gizi anak-anak Indonesia. Ia menyoroti bahwa penggabungan anggaran dapat menimbulkan potensi tumpang tindih dan hambatan dalam pelaksanaannya.
Charles Honoris menyatakan, “Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta kementerian terkait lainnya, untuk segera memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan.” Ia menambahkan bahwa implementasi putusan MK ini harus menjadi prioritas agar program dapat berjalan optimal tanpa terbentur masalah birokrasi anggaran.
Lebih lanjut, Honoris menggarisbawahi bahwa pemisahan anggaran ini akan memberikan kejelasan alokasi dana yang lebih terarah. Hal ini juga diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi program. Dengan anggaran yang terpisah, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat lebih fokus pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa putusan MK bukan sekadar rekomendasi, melainkan sebuah perintah yang harus dijalankan oleh pemerintah. Keterlambatan dalam eksekusi dapat berdampak pada kualitas program dan pada akhirnya merugikan penerima manfaat, yaitu anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang memadai.
Komisi IX DPR, sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, akan terus mengawal proses implementasi putusan MK ini. Charles Honoris menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan bahwa hak anak-anak atas gizi yang baik terpenuhi melalui program yang terstruktur dan didanai dengan baik.
