Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera merampungkan peraturan yang mewajibkan platform digital global memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Langkah ini krusial untuk mempercepat pemerataan akses internet, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Anggota Komisi I DPR RI, Rizky Irmansyah, menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur internet di wilayah 3T sangatlah besar. Oleh karena itu, pelibatan platform digital global dianggap sebagai solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan akses digital yang masih lebar di Indonesia.
Rizky menjelaskan bahwa salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kewajiban bagi para raksasa teknologi global untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur digital. “Kita butuh uangnya, kita butuh investasinya untuk membangun infrastruktur digital kita, terutama di 3T,” ujar Rizky dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Ia menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam proses penyusunan aturan tersebut. Harapannya, peraturan ini dapat segera diterbitkan dan diimplementasikan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kontribusi nyata dari platform digital global. “Sedang kita godok, sedang kita rumuskan, agar platform-platform digital global ini memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital kita, terutama di 3T,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rizky mengungkapkan bahwa diskusi mengenai hal ini telah berlangsung sejak lama. Namun, ia berharap agar proses penyusunan aturan dapat dipercepat mengingat urgensi pemerataan akses internet di seluruh penjuru negeri. Komisi I DPR RI sendiri akan terus mengawal dan mendorong pemerintah agar target pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T dapat tercapai.
Pemerintah berpandangan bahwa platform digital global yang selama ini beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia, sudah sepantasnya memberikan timbal balik dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem digital mereka sendiri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan merata.
