Presiden Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan resmi ke India yang berlangsung selama empat hari, dimulai sejak 11 Juni lalu. Lawatan luar negeri pertamanya sejak memegang jabatan presiden ini memicu sorotan tajam terhadap arah kebijakan luar negeri Myanmar, yang semakin terlihat berupaya mendiversifikasi hubungan diplomatiknya di tengah dominasi pengaruh China. Kunjungan ini sarat makna simbolis sekaligus strategis, menunjukkan upaya Naypyidaw untuk memperluas ruang gerak geopolitiknya.
Selama berada di India, Min Aung Hlaing dijadwalkan mengunjungi situs suci Bodh Gaya, bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi, serta berpartisipasi dalam forum bisnis. Ia juga berencana mengunjungi Mumbai untuk menjalin komunikasi dengan kalangan industri India. Pilihan India sebagai destinasi kunjungan luar negeri perdana ini dinilai bukan kebetulan oleh pengamat geopolitik, Paul Antonopoulos.
Antonopoulos berpendapat bahwa langkah Hlaing mengunjungi India mencerminkan keinginan kuat Myanmar untuk mendapatkan ruang gerak strategis. "Negara itu mungkin membutuhkan China, tetapi tidak ingin terjebak dalam pengaruhnya," ujar Antonopoulos. Meskipun China merupakan mitra eksternal paling vital bagi Myanmar, memberikan dukungan diplomatik, investasi infrastruktur besar, dan memiliki pengaruh kuat di kawasan perbatasan, hubungan ini bukannya tanpa gesekan.
Hubungan erat dengan China seringkali diwarnai ketidaknyamanan yang telah lama berkembang di kalangan elite maupun masyarakat Myanmar. Ketergantungan pada dukungan Beijing dibarengi dengan upaya keras Myanmar untuk menjaga kedaulatannya dan menghindari ketergantungan yang berlebihan. Sentimen ini semakin menguat pasca munculnya laporan dugaan pembangunan pagar oleh China di sejumlah wilayah perbatasan Myanmar, khususnya di Negara Bagian Shan Utara.
Media independen Myanmar, The Irrawaddy, melaporkan bahwa pemerintah Myanmar diduga telah menekan sejumlah media lokal untuk menghapus pemberitaan terkait tuduhan pembangunan pagar oleh China di dalam wilayah Myanmar. Dugaan pelanggaran batas ini dilaporkan terjadi di sekitar Chinshwehaw, Kyukok-Pansai, dan Namtit. Kawasan-kawasan ini berada di bawah pengaruh kelompok bersenjata etnis seperti Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) dan United Wa State Army (UWSA).
Laporan-laporan lokal menyebutkan bahwa warga di Namtit mengklaim pagar yang dibangun China telah bergeser masuk ke wilayah Myanmar hingga belasan meter, bahkan lebih dari 100 meter di beberapa titik. Antonopoulos menilai persoalan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar sengketa batas wilayah semata. "Jika pagar China memang dibangun di dalam wilayah Myanmar, atau bahkan hanya dipersepsikan demikian, maka persoalan itu jauh melampaui sekadar sengketa batas wilayah lokal," tulisnya.
Kawasan perbatasan China-Myanmar memang dikenal sebagai area yang kompleks. Titik temu ini menjadi arena berbagai kepentingan, mulai dari perdagangan lintas batas, keberadaan kelompok bersenjata etnis, hingga isu-isu krusial seperti perdagangan narkotika, mineral tanah jarang, jaringan penipuan siber, dan yang terpenting, pengaruh geopolitik China yang kian menguat.
Dalam konteks ini, India menawarkan alternatif yang berbeda bagi Myanmar. Meskipun kapasitas investasi dan pengaruhnya tidak sebesar China, India dianggap mampu menyediakan kerangka kerja sama yang lebih seimbang. "India menawarkan sesuatu yang sulit diberikan China, yaitu hubungan yang tidak terlalu dibebani oleh dominasi," kata Antonopoulos.
India sendiri memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Myanmar. Kedua negara berbagi perbatasan darat sepanjang 1.643 kilometer yang membentang melalui Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, dan Mizoram. Ketidakstabilan di Myanmar selama beberapa tahun terakhir telah berdampak signifikan terhadap kawasan timur laut India, memicu arus pengungsi, peningkatan perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, serta pergerakan kelompok pemberontak lintas batas.
Bagi New Delhi, Myanmar juga merupakan komponen vital dalam kebijakan "Act East Policy" yang bertujuan memperkuat konektivitas dengan Asia Tenggara. India telah menginvestasikan dana besar untuk proyek-proyek strategis seperti Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project dan Jalan Raya Trilateral India-Myanmar-Thailand. Namun, implementasi proyek-proyek ini seringkali terhambat oleh situasi keamanan yang tidak menentu di Myanmar.
Antonopoulos menekankan perlunya India untuk menjaga keseimbangan yang cermat antara kepentingan strategisnya dan perhatian terhadap krisis politik serta kemanusiaan yang masih berlangsung di Myanmar. Ia menyarankan agar New Delhi mempertahankan jalur komunikasi tidak hanya dengan pemerintah Myanmar, tetapi juga dengan kelompok etnis, masyarakat sipil, dan komunitas di wilayah perbatasan.
Lebih jauh, kunjungan Min Aung Hlaing ke India dipandang memiliki makna yang melampaui agenda diplomatik konvensional. "Kunjungan ini merupakan pesan kepada India, China, ASEAN, dan rakyat Myanmar sendiri bahwa Myanmar sedang mencari alternatif," tulis Antonopoulos. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh suatu negara tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan yang diberikan oleh negara lain.
"Bagi China, ini merupakan pengingat bahwa pengaruh tidak serta-merta menghasilkan kepercayaan," tambahnya. Bagi Myanmar, kunjungan ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negerinya, terutama di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin sengit di kawasan. Sementara bagi India, langkah ini membuka peluang untuk memperkuat pengaruhnya di negara tetangga yang memiliki arti penting bagi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara secara keseluruhan.
