Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa partainya menghormati sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan kerap dikritik karena dinilai ambigu. Menurut Viva, secara objektif, PDIP telah secara tegas menyatakan posisinya berada di luar pemerintahan, yang dibuktikan dengan tidak adanya kader partai tersebut yang menduduki posisi di kabinet. Sikap kritis PDIP terhadap pemerintah, oleh karena itu, dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang justru menguntungkan iklim demokrasi Indonesia.
"Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (19/6). Ia menambahkan bahwa posisi tersebut harus diapresiasi karena memberikan kontribusi positif bagi dinamika demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai yang kritis, seperti yang ditunjukkan PDIP, memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki mitra yang dapat memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Viva memandang bahwa sikap politik PDIP yang memilih berada di luar lingkar kekuasaan eksekutif merupakan sebuah langkah yang konstruktif. "PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDIP mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah," jelasnya. Dengan demikian, PDIP memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran atau berpotensi merugikan publik.
Lebih lanjut, Viva Yoga menyatakan bahwa PAN tidak mempersoalkan jika ada kader PDIP yang turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan respons yang wajar dan mencerminkan ketegasan sikap partai yang berada di luar pemerintahan. "Jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, hal itu adalah wajar saja sebagai cerminan dari sikap tegas yang berada di luar pemerintah," tuturnya. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai manifestasi dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh partai politik.
Pernyataan Viva Yoga ini muncul di tengah adanya sindiran terhadap sikap PDIP dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. Jazilul sebelumnya mengingatkan PDIP untuk bersikap lebih tegas dan tidak abu-abu mengenai posisinya dalam pemerintahan. Ia secara spesifik menyoroti kehadiran salah satu tokoh PDIP, Andi Widjajanto, yang merupakan mantan Gubernur Lemhannas, dalam aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI pada Jumat (12/6).
"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," ujar Jazilul Fawaid kala itu di kompleks parlemen. Sindiran tersebut mengindikasikan adanya persepsi bahwa PDIP belum sepenuhnya tegas dalam menentukan sikap politiknya, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan partai politik lain yang berkoalisi dengan pemerintah.
Posisi PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 memang menjadi sorotan tersendiri pasca pembentukan kabinet Indonesia Maju. Meskipun tidak ada kader PDIP yang duduk di kursi menteri, partai berlambang banteng moncong putih ini kerap diasosiasikan memiliki pengaruh tersendiri dalam kebijakan pemerintah. Hal ini memunculkan spekulasi mengenai sejauh mana independensi PDIP dalam menjalankan fungsi kritisnya.
Keberadaan partai oposisi yang kuat dan konstruktif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Partai oposisi berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah, memberikan alternatif solusi, dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang mungkin terabaikan. Dengan demikian, dinamika politik yang sehat tercipta, di mana pemerintah didorong untuk terus berinovasi dan berhati-hati dalam setiap kebijakannya demi kepentingan rakyat.
Dalam konteks ini, sikap PAN yang menghormati dan justru mengapresiasi posisi kritis PDIP menunjukkan adanya pemahaman terhadap pentingnya keseimbangan kekuatan politik di parlemen. PAN menyadari bahwa keberadaan kekuatan penyeimbang tidak hanya memperkaya diskursus politik, tetapi juga menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip checks and balances.
Perdebatan mengenai posisi PDIP ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika politik menjelang siklus pemilihan umum berikutnya. Partai-partai politik terus memetakan strategi dan posisinya untuk menghadapi kontestasi politik di masa depan. Namun, di tengah manuver politik tersebut, penting untuk tetap menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
Peran partai politik dalam memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah sangat krusial untuk perbaikan tata kelola negara. Ketika PDIP, sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, memilih untuk mengambil posisi kritis, hal tersebut secara inheren memperkuat peran parlemen sebagai lembaga legislatif yang independen dan mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Sikap ini, menurut PAN, layak mendapatkan penghargaan demi kematangan demokrasi Indonesia.
