Jakarta, CNN Indonesia – Ketua Harian DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Ali akhirnya angkat bicara mengenai alasannya meninggalkan Partai NasDem. Ia mengaku keputusan tersebut diambil sebagai buntut dari isu mahar politik yang dimintakan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait pencalonan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ali mengungkapkan bahwa ia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan setelah gagal memenuhi permintaan mahar politik tersebut. Menurutnya, besaran mahar yang diminta sudah sangat signifikan, bahkan ia berkelakar bahwa dana tersebut cukup untuk membangun dua menara Partai NasDem.
“Artinya begini, ketika mahar itu tidak terpenuhi kemudian saya diperlakukan menjadi tidak pantas, tidak wajar,” ujar Ali dalam podcast What the Fact Politics CNN Indonesia, Jumat (19/6). Ia menambahkan bahwa posisinya saat itu sebagai penanggung jawab Pemilihan Presiden (Pilpres) partai semakin memperjelas beban yang ia rasakan.
Lebih lanjut, Ali menggambarkan keputusannya untuk keluar dari NasDem sebagai sebuah tindakan "dibuang" oleh partai yang dipimpin oleh Surya Paloh. Pengalaman ini bahkan membuatnya sulit mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, meskipun ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum NasDem.
“Untuk mendapatkan rekomendasi sekalipun maju sebagai Pilgub, itu sulitnya minta ampun,” keluhnya. Situasi ini bertolak belakang dengan citra NasDem yang kerap menyuarakan tentang moralitas, nilai, dan restorasi. Menurut Ali, pada praktiknya, nilai-nilai tersebut tidak konsisten diperjuangkan.
“Sehingga kemudian pada akhirnya saya berpikir bahwa memang saya harus tidak lagi berada di sini,” tegasnya. Meski demikian, Ali menegaskan bahwa hubungan personalnya dengan Surya Paloh tetap terjalin baik. Ia sangat menghormati Surya Paloh dan menganggapnya sebagai guru.
“Dan kemudian di NasDem itu saya belajar tentang nilai dan kemudian pada akhirnya, di ujungnya, ternyata nilai yang diajarkan itu tidak konsisten kita perjuangkan, sehingga kemudian bagi saya hubungan personalnya tidak pernah ada masalah,” jelasnya.
Sebelum bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada September 2025, Ahmad Ali merupakan salah satu tokoh penting di Partai NasDem. Ia bergabung dengan partai tersebut pada tahun 2013. Ali, yang merupakan politisi asal Sulawesi Tengah, memulai karier politiknya setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali periode 2009-2014 dari Partai Patriot.
Pada tahun 2013, Ali memutuskan untuk berpindah ke Partai NasDem. Setahun setelahnya, ia mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah. Keberhasilannya terbukti saat ia berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan meraup 152.270 suara sah di dapilnya.
Kasus mahar politik dalam pencalonan presiden memang bukan isu baru dalam dinamika politik Indonesia. Besaran "biaya" yang diminta partai politik kepada kadernya untuk mendapatkan tiket pencalonan, terutama di tingkat nasional, seringkali menjadi sorotan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi partai dan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam konteks Pilpres 2024, berbagai spekulasi mengenai besaran mahar politik memang sempat beredar luas di kalangan publik dan media. Partai politik, sebagai gerbang utama menuju kekuasaan eksekutif, memiliki peran krusial dalam menentukan siapa saja yang berhak maju sebagai calon. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan menjadi isu penting yang harus terus dikawal oleh masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu.
Keputusan Ahmad Ali untuk secara terbuka mengungkapkan alasannya hengkang dari NasDem, dengan menyoroti isu mahar politik, dapat menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan tata kelola partai politik di Indonesia. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi nilai-nilai yang diusung oleh sebuah partai.
Pengalaman Ali ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh politisi yang ingin berkontribusi di kancah politik nasional. Beban finansial yang besar seringkali menjadi hambatan, bahkan bagi kader yang memiliki rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni.
Perjalanan politik Ahmad Ali dari DPRD Morowali hingga menjadi anggota DPR RI, dan kini beralih ke PSI, menunjukkan dinamika karier politiknya yang penuh warna. Keputusannya meninggalkan NasDem, yang didasari oleh isu mahar politik, diharapkan dapat memicu diskusi lebih luas mengenai reformasi sistem pencalonan presiden dan partai politik di Indonesia agar lebih demokratis dan akuntabel.
