Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) secara mengejutkan mengakui penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Grok, yang dikembangkan oleh perusahaan milik Elon Musk, xAI, dalam operasi militer yang meluncurkan lebih dari 2.000 misil ke Iran. Pengakuan ini terungkap dalam dokumen persidangan dan disampaikan langsung oleh Kepala Digital dan Kecerdasan Buatan Pentagon, Cameron Stanley. Sistem AI ini dilaporkan berperan dalam mengidentifikasi target dan melancarkan serangan dalam kurun waktu 96 jam, sebuah fakta yang menimbulkan sorotan tajam mengingat potensi korban sipil yang dilaporkan.
Dalam kesaksian tertulisnya, Stanley menegaskan bahwa operasional sistem AI besutan Musk ini merupakan "masalah keamanan yang sangat penting". Pengakuan eksplisit dari pejabat pemerintahan AS ini semakin mengundang perhatian publik, terutama setelah serangan yang dilaporkan telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban sipil di Iran. Grok dikategorikan sebagai salah satu dari tiga produk AI yang dirancang khusus untuk mendukung operasi krusial dalam lingkungan rahasia tingkat tinggi, menurut dokumen tersebut, seperti yang dilaporkan oleh The Independent pada Selasa, 16 Juni.
Penggunaan Grok oleh militer AS ini menandai pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat secara terbuka mengakui pemanfaatan kecerdasan buatan milik Elon Musk untuk melancarkan serangan bom ke Iran. Pengakuan ini menjadi sangat signifikan mengingat adanya laporan bahwa beberapa model AI juga diduga terlibat dalam serangan AS ke Iran yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil, termasuk anak-anak. Dokumen pengadilan tersebut merinci bahwa Grok termasuk dalam jajaran empat model AI yang memiliki kapabilitas untuk mendukung aplikasi keamanan nasional AS. Lebih lanjut, Grok merupakan satu dari tiga produk AI yang memang disiapkan untuk mendukung misi kritis yang bersifat sangat rahasia.
Secara spesifik, militer Amerika Serikat mengandalkan "Grok Gov Model", sebuah rangkaian produk yang dirancang secara khusus untuk berintegrasi dengan lembaga-lembaga federal. Pentagon menyatakan bahwa pelarangan penerapan, penyempurnaan, dan peningkatan Grok di seluruh lini militer akan berdampak "sangat parah" bagi operasional mereka. Dalam pelaksanaannya, identifikasi target serangan dilakukan dengan bantuan Maven Smart System milik Badan Intelijen Geospasial Nasional (NGA). Sistem Maven sendiri memanfaatkan AI untuk menganalisis data pada dasbor, yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pejabat militer.
Pihak Pentagon menjelaskan bahwa produk AI ini tidak secara mandiri menentukan target. Sebaliknya, sistem ini bekerja di dalam kerangka Maven untuk membantu mengidentifikasi titik-titik potensial yang relevan bagi intelijen militer. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan informasi intelijen yang krusial untuk operasi militer.
Penggunaan AI oleh militer AS ini muncul di tengah gelombang kritik keras pasca serangan yang dipimpin AS dilaporkan telah merenggut ratusan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak. Penyelidik militer AS sendiri meyakini bahwa pasukan Amerika kemungkinan besar bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah sekolah anak perempuan di Minab, Iran, yang menewaskan setidaknya 175 orang, mayoritas adalah anak-anak. Insiden ini dinilai oleh para analis dan pegiat hak asasi manusia sebagai peristiwa dengan jumlah korban sipil terbanyak sejak pasukan AS dan Israel melancarkan serangan ke negara tersebut pada Februari lalu.
Beberapa analis eksternal berpendapat bahwa penargetan yang berbasis AI oleh Pentagon, ditambah dengan faktor kesalahan manusia yang gagal melakukan verifikasi pembaruan peta target, berkontribusi signifikan terhadap jatuhnya korban dalam pemboman tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai etika dan akuntabilitas penggunaan teknologi AI dalam konteks perang.
Di sisi lain, dokumen yang sama juga mengungkap adanya konflik hukum antara Pentagon dengan perusahaan AI lain, Anthropic. Kerjasama kedua belah pihak kandas setelah Anthropic menemukan bahwa pemerintah AS tidak memberikan jaminan yang memadai untuk tidak menggunakan Claude, model AI mereka, untuk tujuan pengawasan domestik atau dalam operasi drone otonom. Ketidaksepakatan ini berujung pada penetapan Anthropic oleh Pentagon sebagai "risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional", yang berpotensi mengancam kontrak masa depan perusahaan tersebut dengan pemerintah AS.
Peristiwa ini semakin menegaskan urgensi perdebatan global mengenai regulasi pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan, terutama dalam aplikasi militer. Keterlibatan AI dalam konflik bersenjata menimbulkan tantangan etis dan hukum yang kompleks, serta menuntut adanya kerangka kerja yang kuat untuk memastikan pertanggungjawaban dan mencegah eskalasi korban sipil. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia kini dihadapkan pada tugas berat untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia.
