Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya buka suara merespons sindiran tajam dari Partai Golkar mengenai posisi politik mereka sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki "candu kekuasaan" seperti yang dituduhkan, dan menyarankan Golkar untuk tidak mencampuri urusan internal partai lain.
Deddy Sitorus secara lugas menyatakan bahwa PDIP berbeda dengan Golkar. Ia menyebut bahwa Golkar memiliki kecenderungan untuk selalu berkuasa, baik dalam kondisi menang maupun kalah. Berbeda dengan pandangan tersebut, PDIP tidak melihat kekuasaan sebagai satu-satunya jalan bagi partai untuk eksis dan berkembang. "PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," tegas Deddy dalam keterangannya pada Sabtu (20/6).
Anggota Komisi DPR yang membidangi politik dan pemerintahan ini mengaku heran dengan adanya pihak yang mempermasalahkan sikap politik PDIP yang memilih berada di luar kabinet. Ia memahami bahwa berada dalam lingkar kekuasaan memang menawarkan banyak keuntungan. Namun, justru karena keuntungan tersebut, Deddy merasa janggal jika ada partai yang justru merasa terganggu dengan pilihan partai lain untuk tidak bergabung dalam pemerintahan.
Meski demikian, Deddy menekankan bahwa PDIP sangat menghormati keputusan setiap partai politik yang memilih untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sikap saling menghormati ini, menurutnya, seharusnya juga ditunjukkan oleh Partai Golkar terhadap partai-partai yang memilih jalur oposisi atau sebagai penyeimbang. "Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Deddy Sitorus lebih lanjut menjelaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang merupakan wujud nyata dari fungsi check and balances dalam sistem demokrasi. Ia mengkhawatirkan jika mayoritas kursi di parlemen didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, maka akan sulit untuk menjaga agar fungsi kritis parlemen tetap berjalan. Situasi ini, menurutnya, berpotensi mengembalikan parlemen pada kondisi seperti era Orde Baru.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" lontar Deddy, menyoroti pentingnya peran oposisi atau partai penyeimbang dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memang sempat melontarkan pertanyaan mengenai maksud dari posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang. Sarmuji mengaku menghormati pilihan politik PDIP, namun ia menyatakan tidak memahami secara persis apa yang dimaksud dengan "menyeimbangkan" tersebut. Ia pun menyerahkan penilaian mengenai hal tersebut kepada masyarakat. "Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji kala itu.
Perdebatan ini mencuat di tengah dinamika politik nasional yang selalu menarik perhatian publik. Posisi partai politik di luar maupun di dalam pemerintahan seringkali menjadi sorotan, terutama terkait dengan perannya dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan. Partai berlambang banteng moncong putih ini, melalui pernyataan Deddy Sitorus, mencoba mengklarifikasi bahwa pilihan politik mereka didasari oleh prinsip demokrasi yang sehat, bukan sekadar ambisi untuk berkuasa.
Dalam konteks politik Indonesia, peran partai penyeimbang atau oposisi memiliki peran krusial. Mereka bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritik konstruktif, serta menjadi alternatif kebijakan jika diperlukan. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang yang kuat, dikhawatirkan eksekutif akan terlalu dominan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat.
Oleh karena itu, pernyataan PDIP yang menyoroti pentingnya fungsi check and balances dan membandingkannya dengan era Orde Baru menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan peran politik yang berbeda. Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bagi partai-partai politik lain untuk tidak terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan semata, melainkan juga memikirkan kontribusi yang lebih luas bagi perbaikan tata kelola negara dan demokrasi.
Respon dari PDIP ini diharapkan dapat memicu dialog yang lebih konstruktif antarpartai politik mengenai peran masing-masing dalam ekosistem demokrasi Indonesia. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, namun bagaimana perbedaan tersebut dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara adalah tantangan yang sesungguhnya. Sikap PDIP yang menolak terperangkap dalam "candu kekuasaan" dan memilih posisi penyeimbang, menurut juru bicaranya, adalah pilihan strategis yang didasarkan pada visi jangka panjang partai untuk demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas.
