Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menyatakan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo adalah langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Peradi Bersatu merupakan salah satu organisasi yang turut melaporkan Roy Suryo dalam kasus tersebut.
Ade Darmawan menilai tindakan kepolisian ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi pihaknya. "Bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar. Bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami. Karena memang bukan yang terbaik ini. Tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya, melakukan yang terbaik kepolisian. Tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya," ujar Ade di Polda Metro Jaya pada Jumat (19/6).
Menurutnya, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa memang sudah semestinya dilakukan mengingat ancaman hukuman dalam kasus ini melampaui lima tahun penjara. "Secara hukum, bahwa memang KUHAP kita mengatur di atas lima tahun harus dilakukan penahanan. Secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi," jelasnya lebih lanjut.
Peradi Bersatu mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini, menilai institusi kepolisian telah bertindak independen. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
"Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka," terang Kombes Iman Imanuddin.
Namun, langkah penangkapan ini menuai protes dari kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun. Ia berpendapat bahwa kasus yang menjerat kedua kliennya masih bersifat debatabel. "Kalau misalnya ini terkait dengan katakanlah kasus pembunuhan, kasus korupsi, dan lain sebagainya, masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable, masih berdebat kita apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dokter Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah?" ungkap Refly Harun.
Kasus ini bermula dari unggahan Roy Suryo yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo mengklaim memiliki bukti dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Ia kemudian dilaporkan oleh sejumlah pihak, termasuk Peradi Bersatu dan politikus Ferdinand Hutahaean, atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Dokter Tifa juga terseret dalam pusaran kasus ini atas pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial terkait ijazah Presiden.
Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa oleh Polda Metro Jaya ini merupakan puncak dari proses penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan beberapa waktu. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan bagi publik, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga batas-batas dalam berpendapat dan berekspresi di ruang publik, terutama terkait isu-isu sensitif yang menyangkut institusi negara.
Proses hukum yang terus berjalan ini juga menjadi perhatian publik luas. Keputusan penahanan yang diambil Polda Metro Jaya, berdasarkan KUHAP, didasarkan pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya menjalankan tugasnya sesuai koridor hukum yang berlaku, meskipun masih ada pihak yang merasa keberatan.
Lebih lanjut, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, ancaman hukuman di atas lima tahun memang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan penahanan terhadap tersangka. Hal ini bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya.
Kasus dugaan ijazah palsu ini sendiri telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Sebagian berpendapat bahwa upaya mempertanyakan keaslian dokumen penting negara harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat, sementara yang lain menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan kritik.
Penanganan kasus ini juga menjadi cerminan bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan figur publik dan institusi negara dapat dengan cepat menjadi sorotan publik. Penting bagi setiap individu untuk memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika menyangkut tuduhan serius yang dapat berdampak pada reputasi seseorang atau lembaga.
Polda Metro Jaya sendiri menegaskan bahwa penangkapan ini adalah bagian dari proses hukum yang terstruktur dan telah melalui kajian matang. Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan menandakan bahwa tahap penyidikan telah selesai dan kasus ini akan berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan.
Peradi Bersatu, sebagai salah satu pelapor, berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan. Mereka juga menekankan bahwa tindakan hukum ini bukan sekadar pembalasan, melainkan sebuah upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
Sementara itu, Refly Harun dan tim kuasa hukum lainnya kemungkinan akan terus berupaya membela klien mereka di jalur hukum, termasuk dengan mengajukan eksepsi atau pembelaan di persidangan kelak. Perdebatan mengenai substansi kasus, apakah itu pencemaran nama baik atau fitnah, akan menjadi fokus utama dalam proses peradilan.
Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan terus dipantau, termasuk agenda persidangan dan argumen yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak. Penanganan kasus ini menjadi penting untuk menguji bagaimana sistem hukum Indonesia merespons isu-isu yang melibatkan kebebasan berpendapat, penyebaran informasi, dan potensi dampak negatifnya terhadap individu maupun masyarakat.
