Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang akrab disapa Purbaya, memberikan klarifikasi mendalam mengenai sumber pendanaan untuk pembangunan Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah tulang punggung utama pembiayaan proyek ambisius ini. Sebaliknya, dana awal dan operasional IKN lebih banyak bersumber dari investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Purbaya, skema pendanaan IKN dirancang agar tidak membebani APBN secara berlebihan. “Sumber utama pendanaan untuk IKN berasal dari investor, baik swasta maupun BUMN. APBN hanya berfungsi sebagai cadangan operasional atau penyangga ketika ada kebutuhan mendesak yang belum dapat dipenuhi oleh investor,” ujar Purbaya. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang mungkin menganggap APBN sebagai pos utama dalam pembangunan IKN.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras menarik minat investor global maupun domestik. Berbagai insentif telah disiapkan untuk memberikan kepastian dan keuntungan yang menarik bagi para calon investor. “Kita terus membuka diri dan memberikan insentif yang kompetitif agar para investor tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Momentum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan masa depan Indonesia, dengan mengandalkan kekuatan modal swasta.
Pembangunan IKN sendiri telah menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga awal tahun 2024, progres pembangunan infrastruktur dasar IKN telah mencapai lebih dari 60%. Angka ini mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, Instalasi Pengolahan Air (IPA), serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa proyek IKN berjalan sesuai rencana, didukung oleh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
Purbaya juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembangunan IKN. Pelaporan keuangan dan progres pembangunan akan terus disampaikan secara berkala kepada publik. “Kami akan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan, baik dari APBN maupun investasi swasta, digunakan secara efisien dan akuntabel. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan investor,” tutupnya. Komitmen ini diharapkan dapat semakin memacu partisipasi investor dan memastikan keberhasilan pembangunan IKN sesuai visi yang telah ditetapkan.
