Di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun, perekonomian Rusia dilaporkan mengalami tekanan yang semakin besar. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat serta semakin banyaknya bisnis yang berupaya menghindari kewajiban pajak.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemadaman internet seluler yang kerap terjadi. Gangguan konektivitas ini tidak hanya menyulitkan komunikasi sehari-hari, tetapi juga berdampak pada operasional bisnis dan aktivitas ekonomi secara umum. Dalam situasi seperti ini, masyarakat terdorong untuk kembali mengandalkan transaksi tunai sebagai alternatif yang lebih stabil.
Para analis mencatat bahwa tren ini merupakan indikasi dari melambatnya laju ekonomi perang Rusia. Ketergantungan pada uang tunai menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan digital atau kekhawatiran akan stabilitasnya, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik. Selain itu, upaya penghindaran pajak oleh bisnis menandakan adanya tekanan finansial yang dihadapi oleh sektor swasta.
Laporan dari Reuters pada 15 Maret 2024 mengutip pernyataan seorang pemilik toko di Moskow, Ivan Petrov, yang mengatakan, “Kami melihat lebih banyak pelanggan yang memilih membayar dengan uang tunai. Rasanya lebih aman bagi mereka, dan bagi kami juga.” Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang berkembang di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.
Lebih lanjut, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam permintaan uang tunai dari bank-bank di Rusia. Bank sentral Rusia, Bank of Russia, melaporkan bahwa jumlah uang tunai yang beredar di luar bank komersial telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. “Peningkatan permintaan uang tunai ini sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan potensi sanksi yang lebih ketat,” ujar seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, otoritas pajak Rusia dilaporkan tengah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bisnis untuk mengantisipasi potensi penurunan penerimaan negara. Berbagai strategi, mulai dari penggunaan sistem pembayaran yang tidak tercatat hingga pembentukan perusahaan cangkang, diduga digunakan oleh sebagian pebisnis untuk menghindari pajak. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah beban perang yang terus meningkat.
