Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi yang diajukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Penolakan ini diduga kuat berkaitan dengan adanya dugaan gratifikasi yang terindikasi berhubungan dengan kasus yang tengah menjerat Bupati Kuansing.
Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa laporan gratifikasi tersebut memang telah diterima oleh lembaganya. Namun, setelah melalui proses telaah, KPK tidak dapat memprosesnya lebih lanjut. “Laporan gratifikasi dari Menhut Raja Juli Antoni sudah kami terima, namun kami tidak menindaklanjuti,” ujar Pahala Nainggolan pada Rabu (20/3/2024).
Pahala menegaskan bahwa dasar penolakan tersebut didasarkan pada hasil telaah KPK. Meskipun tidak merinci secara spesifik alasan teknis penolakannya, ia memberikan indikasi kuat bahwa hal tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi yang muncul dalam konteks kasus Bupati Kuansing. “Kami tidak menindaklanjuti karena ada indication bahwa gratifikasi tersebut berkaitan dengan kasus Bupati Kuansing,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Andi Putra diduga menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 11 miliar terkait dengan izin usaha perkebunan di wilayahnya. Kasus ini masih terus didalami oleh KPK untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Penolakan laporan gratifikasi oleh KPK ini menjadi sorotan, mengingat posisi Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan. Laporan gratifikasi merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi, dan penolakannya menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan gratifikasi, terutama ketika indikasi keterkaitan dengan kasus pidana muncul.
