Kemarahan publik atas lambannya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan kian membuncah. Berbagai daerah di Indonesia kini menyaksikan fenomena unik sekaligus memprihatinkan: warga bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak di wilayah mereka. Aksi spontan ini timbul akibat kekecewaan mendalam terhadap birokrasi yang dinilai lamban dan responsif.
Pemandangan warga yang menggunakan dana pribadi, peralatan seadanya, bahkan mengumpulkan pasir dan batu untuk menambal jalan berlubang, bukanlah hal asing lagi. Mereka merasa bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur publik, justru tidak kunjung dirasakan manfaatnya secara nyata.
Frustrasi ini tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi. Laporan serupa bermunculan dari berbagai pelosok negeri. Dari perkotaan hingga pedesaan, masyarakat merasa terabaikan ketika akses vital mereka rusak parah. Jalan yang berlubang dan jembatan yang rapuh bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Salah satu warga di Jawa Barat, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekesalannya. “Kami sudah rutin membayar pajak kendaraan. Uang itu kan katanya untuk pembangunan. Tapi lihat saja jalan di depan rumah kami ini, sudah bertahun-tahun rusak parah. Mau lewat saja susah,” keluhnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan dana pajak kendaraan bermotor. Masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur. Aksi perbaikan jalan secara swadaya ini menjadi cerminan kegagalan sistemik dalam memberikan pelayanan publik yang memadai.
Para ahli tata kelola pemerintahan menyayangkan kondisi ini. Mereka menekankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih sigap dalam merespons keluhan masyarakat terkait infrastruktur. Keterlambatan respon dapat memicu munculnya gerakan perbaikan jalan mandiri yang justru menunjukkan kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Diharapkan, fenomena ini menjadi cambuk bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja dan mempercepat realisasi program perbaikan jalan. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak harus diimbangi dengan pemenuhan hak mereka atas infrastruktur yang layak dan aman. Aksi warga ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan juga seruan agar pemerintah lebih serius dalam mendengar dan bertindak.
