JAKARTA – Seorang pakar ekonomi senior, Prasasti, menekankan perlunya publik mencermati secara komprehensif peringkat utang yang dikeluarkan oleh Standard & Poor’s (S&P). Ia juga menyoroti pentingnya membaca data defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara menyeluruh.
Menurut Prasasti, pemahaman yang utuh terhadap kedua sumber data tersebut krusial. Tujuannya agar setiap kebijakan ekonomi yang dirancang pemerintah Indonesia lebih tepat sasaran. Selain itu, efektivitasnya di pasar global juga dapat terukur dengan baik.
Prasasti menyampaikan pandangannya ini sebagai respons terhadap dinamika ekonomi terkini yang kerap kali disalahartikan oleh sebagian kalangan. Ia menegaskan bahwa peringkat S&P bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari berbagai indikator makroekonomi. Termasuk di dalamnya stabilitas fiskal dan prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara.
“Jika kita hanya melihat sebagian kecil dari laporan S&P, kita bisa saja mengambil kesimpulan yang keliru. Ini justru berpotensi menyesatkan arah kebijakan,” ujar Prasasti.
Demikian pula dengan data defisit yang dirilis BPS. Prasasti menjelaskan, angka defisit APBN perlu dilihat dalam konteks penerimaan negara yang juga dilaporkan BPS. Perbandingan proporsional antara defisit dan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi penentu utama kesehatan fiskal.
“Membaca data defisit tanpa melihat kerangka pendapatan negara secara keseluruhan seperti melihat separuh gambar. Kita perlu memahami bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasar global sangat sensitif terhadap sinyal ekonomi yang dikirimkan oleh suatu negara. Ketepatan interpretasi data sangat menentukan persepsi investor asing dan mitra dagang.
Jika data diinterpretasikan secara parsial, lanjut Prasasti, dapat menimbulkan keraguan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor.
Oleh karena itu, Prasasti mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, untuk memiliki pemahaman yang holistik. Dengan demikian, diskusi mengenai arah kebijakan ekonomi menjadi lebih konstruktif dan berbasis data akurat.
“Kita ingin kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya menjawab kebutuhan domestik, tetapi juga mampu bersaing dan menarik investasi di kancah internasional. Ini hanya bisa tercapai jika kita semua memiliki pemahaman yang sama terhadap data yang ada,” pungkasnya.
