MANILA – Kredibilitas demokrasi Filipina kini dipertaruhkan dalam sidang impeachment terhadap Wakil Presiden Sara Duterte yang dimulai Senin lalu. Pengadilan senat yang diperkirakan berlangsung 92 hari ini bukan sekadar menentukan nasib Sara, tetapi juga bisa menjadi penentu peta politik menuju pemilihan presiden 2028.
Situasi di sekitar gedung senat tampak tegang. Lebih dari 6.000 personel polisi, termasuk unit anti-huru-hara, disiagakan. Massa demonstran dan pendukung Duterte berhadapan, mencerminkan tingginya taruhan politik dalam kasus ini.
Jika terbukti bersalah atas dakwaan korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Sara Duterte terancam dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup. Ia sendiri tidak hadir, diwakili oleh tim kuasa hukumnya.
Tim pembela Sara Duterte berargumen bahwa kasus ini dimotivasi oleh ambisi politik, bukan bukti konkret. Para akademisi menilai momen ini akan menguji ketahanan institusi demokrasi Filipina dari gempuran permainan dinasti politik.
Jalan menuju sidang impeachment ini bermula dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang mayoritas sekutu Presiden Marcos Jr. Pada Mei lalu, dewan tersebut memutuskan mendukung pemakzulan Sara Duterte dengan 257 suara setuju, 25 menolak, dan sembilan abstain.
Dakwaan yang dihadapi mencakup pengayaan diri terselubung, aset yang tidak jelas asal-usulnya, dugaan suap pejabat, hingga ancaman pembunuhan terhadap presiden. Juru dakwa, Gerville Luistro, menekankan pentingnya penegakan hukum yang sama bagi semua pihak, terlepas dari kedudukannya.
Sementara itu, Sheila Sison dari tim pertahanan Sara Duterte meminta agar persidangan tidak disalahgunakan. Angka-angka pemungutan suara di dewan rendah mencerminkan persaingan sengit antara dinasti Marcos dan dinasti Duterte, yang sama-sama memiliki basis pendukung legislatif yang kuat.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Marcos Jr. pada 2022. Ia sebelumnya menjabat sebagai walikota Davao, basis kekuatan keluarganya. Namun, hubungan keduanya retak.
Duterte menuding Marcos Jr. bersekongkol dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk menangkap ayahnya terkait kampanye anti-narkoba. Pada Februari, Sara Duterte secara resmi mengumumkan niatnya maju sebagai calon presiden pada 2028, sebuah tantangan terbuka terhadap Marcos Jr.
Profesor ilmu politik Universitas Filipina, Jean Franco, menjelaskan paradoks politik Filipina yang didominasi oleh keluarga, bukan partai yang stabil, serta koalisi tanpa platform ideologis yang jelas. Hal ini menjadikan lembaga demokrasi kerap menjadi arena pertaruhan pribadi.
Survei Maret lalu menunjukkan 51% pemilih masih menginginkan Sara Duterte menjadi presiden. Namun, kepuasan di kalangan pemilih muda berusia 18-24 tahun menunjukkan penurunan signifikan. Sentimen ini ditangkap oleh Frank Araneta, seorang mahasiswa, yang merasa generasi muda hanya dijadikan “dekorasi” tanpa aspirasi mereka didengarkan.
Para pengamat, termasuk pengacara hak asasi Dino de Leon, melihat sidang ini sebagai ujian kekuatan dinasti Duterte. Vonis bersalah akan menutup peluangnya di 2028, sementara pembebasan justru bisa melemahkan posisi Marcos Jr. sendiri.
Fenomena ini bahkan memicu tagar “#SenateFlix” di kalangan netizen Filipina, menggambarkan sidang ini sebagai drama yang penuh ketegangan. Bagi banyak warga Filipina, terutama generasi muda, 92 hari ke depan akan menentukan apakah demokrasi mereka benar-benar berfungsi atau hanya menjadi panggung bagi perebutan kekuasaan dinasti.
