Nusa Tenggara Timur bergejolak dengan kebijakan baru yang menggemparkan. Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mengeluarkan instruksi tegas yang melarang kendaraan menunggak pajak untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Aturan ini mulai berlaku efektif dan berpotensi menimbulkan gejolak baru di masyarakat pengguna kendaraan.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Viktor Laiskodat menyatakan bahwa data kendaraan yang menunggak pajak telah teridentifikasi. Pihaknya tidak akan tinggal diam melihat potensi kebocoran pendapatan daerah.
Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 311/50/V/2023 ini secara gamblang menyebutkan larangan pembelian Pertalite dan Solar bagi kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Pemberlakuan ini tentu menjadi pukulan telak bagi para ‘bandit’ pajak yang selama ini terkesan abai.
Pemerintah Provinsi NTT menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan dinas perhubungan, untuk mengawasi implementasi kebijakan ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh wilayah NTT akan menjadi garda terdepan dalam melakukan verifikasi. Kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak yang sah akan ditolak saat akan membeli BBM bersubsidi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban pajak mereka. Pasalnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang vital bagi pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya sanksi non-finansial ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin meningkat.
Viktor Laiskodat menegaskan bahwa aturan ini bukan sekadar gertakan. Ia ingin memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak, kebijakan ini justru dianggap sebagai langkah yang adil dan perlu. Mereka tidak perlu lagi bersaing dengan kendaraan yang tidak berkontribusi pada kas daerah.
Tentu saja, implementasi kebijakan ini akan membutuhkan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami konsekuensi dari menunggak pajak. Pengendara yang memiliki tunggakan pajak diharapkan segera menyelesaikan kewajibannya sebelum terlanjur terkena dampak larangan pembelian BBM bersubsidi ini.
Pertanyaannya kini, apakah kebijakan serupa akan diadopsi oleh provinsi lain? Dan bagaimana respon masyarakat NTB terhadap aturan baru yang cukup provokatif ini? Waktu yang akan menjawab.
