Jakarta – Perekonomian Indonesia di paruh pertama 2026 menunjukkan performa yang tangguh. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61% pada kuartal I-2026. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia dan negara G20. Namun, di balik capaian gemilang ini, sejumlah indikator mulai membunyikan alarm kewaspadaan.
Inflasi yang membayangi batas atas target pemerintah, neraca perdagangan yang mencatat defisit pertama dalam enam tahun, pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp18.000 per dolar AS, dan sektor manufaktur yang kembali masuk zona kontraksi, menjadi catatan penting.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I-2026. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal III-2022. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,36% terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, dipicu momentum Lebaran dan mobilitas masyarakat. Sektor restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi turut berkontribusi positif.
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan performa baik, tumbuh 5,96% dengan kontribusi 28,29% terhadap PDB. Keduanya menyumbang 82,65% dari total PDB. Hampir seluruh sektor usaha mencatat pertumbuhan positif, kecuali pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.
Meskipun demikian, tekanan inflasi mulai meningkat. Inflasi Juni 2026 tercatat 0,44% (month-to-month), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,34%, mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5%. Kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menekankan perlunya mewaspadai kelompok volatile food. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengingatkan potensi kenaikan harga pangan akibat musim dan faktor lain.
Sinyal peringatan juga datang dari sektor eksternal. Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Ini merupakan defisit pertama setelah 72 bulan surplus berturut-turut sejak Mei 2020.
Defisit terjadi karena nilai ekspor US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor US$24,81 miliar. Defisit terbesar berasal dari sektor migas, dengan impor migas melonjak 70,78% secara tahunan. Kondisi ini menambah tekanan pada transaksi berjalan Indonesia yang sudah defisit.
Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan mencapai US$4 miliar pada kuartal I-2026. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pun mencatat defisit US$9,1 miliar.
Tekanan eksternal tercermin pada pelemahan rupiah. Pada 6 Juli 2026, rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan ini dipicu permintaan dolar AS untuk kebutuhan haji, pembayaran dividen, dan capital outflow investor global ke aset aman (safe haven).
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menjelaskan fenomena fly to quality akibat ketidakpastian global mendorong investor beralih ke dolar AS.
Alarm lain datang dari sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026, menandakan kontraksi. Angka ini terendah dalam setahun terakhir. S&P Global menyebut penurunan permintaan menjadi penyebab utama. Pesanan baru turun paling cepat dalam setahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaitkan pelemahan PMI dengan gangguan rantai pasok global. Meskipun demikian, pemerintah melihat prospek manufaktur relatif positif dalam 12 bulan ke depan.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsumsi domestik yang solid menjadi fondasi ekonomi Indonesia. Namun, inflasi yang meningkat, defisit perdagangan, pelemahan rupiah, dan kontraksi manufaktur memerlukan perhatian serius pemerintah di paruh kedua 2026.
