Indeks keamanan siber di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan teknologi perlindungan di Tanah Air belum sebanding dengan pesatnya laju serangan siber yang semakin kompleks.
Berdasarkan data National Cyber Security Index per September 2023, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara cukup mengkhawatirkan. Indonesia menempati peringkat keempat dengan skor 63,64, tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Head of Solution Engineering F5 Indonesia, Danang Wijanarko, mengungkapkan bahwa rendahnya indeks tersebut menjadi sinyal bahaya. Proteksi yang ada saat ini belum mampu mengimbangi evolusi ancaman digital yang sudah memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI.
Kombinasi antara kerumitan sistem infrastruktur dan otomatisasi serangan berbasis AI membuat ancaman siber semakin sulit dideteksi. Jika korporasi tidak segera melakukan migrasi dan perbaikan sistem, dampaknya bisa sangat fatal bagi stabilitas operasional.
Dalam sesi media briefing di Jakarta, Selasa (9/6/2026), Danang menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi sekadar tantangan biasa. Ini adalah akumulasi kompleksitas yang memerlukan langkah nyata dalam memperkuat pertahanan aplikasi serta API.
Menanggapi tantangan tersebut, F5 Indonesia memperkenalkan platform Application Delivery and Security Platform. Inovasi ini hadir untuk mengonsolidasikan fungsi keamanan, API, dan AI agar perusahaan dapat merespons ancaman secara lebih cepat dan akurat.
Meski secara umum masih tertinggal, terdapat dua sektor yang dinilai paling responsif dalam menghadapi serangan siber, termasuk ancaman masa depan seperti serangan post-quantum. Sektor perbankan menjadi yang terdepan dalam hal kesiapan.
Menurut Danang, industri keuangan memiliki kesadaran keamanan yang jauh lebih tinggi. Mereka secara otomatis menjadi pihak pertama yang bereaksi ketika ditemukan celah keamanan, demi melindungi aset finansial dan data sensitif pelanggan.
Posisi kedua ditempati oleh instansi pemerintah. Berbeda dengan perbankan yang digerakkan oleh urgensi transaksi, kesiapan pemerintah lebih banyak didorong oleh tanggung jawab kebijakan. Mereka memikul beban besar untuk menjaga database krusial negara, seperti data kependudukan dan perpajakan.
Langkah responsif dari sektor perbankan dan pemerintah ini menjadi contoh penting bagi industri lainnya. Di tengah arus digitalisasi yang masif, perlindungan data kini bukan lagi sekadar opsi, melainkan prioritas mutlak yang harus diperkuat demi menjaga kedaulatan informasi nasional dari berbagai ancaman siber yang kian agresif.
