Pemerintah hingga saat ini masih mematangkan rencana pemberian insentif baru bagi kendaraan listrik di Indonesia. Kepastian mengenai jadwal peluncuran kebijakan tersebut masih menggantung meski sempat dijadwalkan ulang.
Setelah mengalami penundaan selama satu bulan, program ini digadang-gadang akan mulai berjalan pada 1 Juli mendatang. Namun, kepastian tanggal tersebut masih menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan kalkulasi mendalam terkait skema pemberian insentif ini. Pembahasan tersebut bahkan sudah berlangsung secara intensif sepanjang tahun ini.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar pemerintah mempertimbangkan secara serius pemberian insentif tersebut. Pemerintah pun telah menyiapkan perhitungan teknis sebagai dasar pengambilan keputusan.
Meski demikian, eksekusi di lapangan tetap bergantung pada keputusan akhir kepala negara. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya saat ini tinggal menunggu lampu hijau dari Presiden terkait bentuk dan waktu implementasi kebijakan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah sempat menargetkan insentif ini meluncur pada Juni 2026. Namun, jadwal tersebut kemudian digeser menjadi Juli 2026 guna memastikan persiapan yang lebih matang.
Dalam perencanaannya, pemerintah telah menyiapkan kuota untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Jumlah tersebut terbagi rata, yakni 100 ribu unit untuk mobil listrik dan 100 ribu unit untuk sepeda motor listrik.
Pemerintah juga membuka peluang untuk menambah kuota tersebut. Langkah ini akan diambil jika antusiasme masyarakat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Program ini dirancang untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada triwulan III dan IV 2026. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak secara nasional.
Terkait skema insentif untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP. Besaran potongan tersebut berkisar antara 40 persen hingga 100 persen.
Nilai diskon pajak ini nantinya akan ditentukan berdasarkan kandungan nikel pada baterai yang digunakan setiap unit kendaraan. Semakin tinggi kandungan lokalnya, semakin besar pula dukungan yang diberikan.
Sementara itu, untuk sektor roda dua, pemerintah telah menyiapkan skema subsidi langsung. Setiap pembelian satu unit sepeda motor listrik baru, konsumen akan mendapatkan subsidi sebesar Rp5 juta.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal lebih lanjut. Publik kini menanti keputusan final dari Presiden Prabowo terkait implementasi kebijakan yang diharapkan mampu mempercepat ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.
