Kementerian Keuangan RI secara resmi menyatakan bahwa video yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah hoaks. Video tersebut berisi klaim palsu mengenai peluncuran program bantuan dana hibah baru dari pemerintah.
Konten manipulatif ini menyebar luas melalui platform TikTok dalam beberapa hari terakhir. Video itu sengaja dirancang untuk mengecoh masyarakat agar segera mendaftarkan diri lewat tautan tertentu.
Pihak otoritas keuangan memastikan video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi deepfake. Pelaku menggunakan kecanggihan teknologi untuk memalsukan wajah dan suara figur publik demi kepentingan penipuan.
Tujuan utama penyebaran konten ini adalah menjebak korban untuk menyerahkan data pribadi. Pelaku sering kali meminta masyarakat mengisi formulir pendaftaran melalui kanal tidak resmi yang berbahaya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi tersebut sepenuhnya bohong. Pemerintah tidak pernah membuka program hibah melalui mekanisme yang diarahkan dalam video viral tersebut.
Modus penipuan berbasis teknologi kini semakin marak menyasar masyarakat luas. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada ajakan mendapatkan bantuan keuangan instan di media sosial.
Penyalahgunaan identitas tokoh publik dalam video deepfake sering digunakan untuk membangun kepercayaan korban. Hal ini menjadi peringatan bagi publik agar lebih kritis saat menerima informasi di ruang digital.
Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi mandiri sebelum mengambil tindakan. Selalu akses kanal informasi resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran sebuah program bantuan keuangan.
Seluruh pengumuman resmi mengenai kebijakan pemerintah selalu dirilis melalui situs web atau akun media sosial terverifikasi. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab melalui tautan mencurigakan.
Jika menemukan konten serupa di media sosial, masyarakat bisa melaporkannya secara langsung. Laporan dapat dikirimkan melalui kanal resmi PPID Kementerian Keuangan atau menghubungi layanan Contact Center Kemenkeu PRIME.
Kementerian Keuangan akan terus memantau peredaran konten negatif yang mengatasnamakan institusi. Langkah tegas ini dilakukan demi melindungi masyarakat dari risiko kerugian akibat tindak pidana penipuan digital.
Tetaplah waspada dan bijak dalam menyaring informasi yang beredar di berbagai platform digital. Pastikan Anda hanya mempercayai pengumuman yang bersumber dari saluran komunikasi resmi pemerintah yang terpercaya.
