Krisis kemanusiaan di Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah Amnesty International merilis laporan investigasi terbaru yang memilukan mengenai pengepungan kota El-Fasher di wilayah Darfur. Kelompok hak asasi manusia tersebut menyatakan bahwa paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindakan pembersihan etnis selama kampanye militer mereka untuk menguasai kota tersebut. Pengepungan yang berlangsung selama 18 bulan itu disebut sebagai salah satu babak paling berdarah dalam perang saudara yang berkecamuk di Sudan antara militer nasional dan RSF.
Berdasarkan temuan Amnesty International yang dipublikasikan pada Rabu, tindakan keji yang dilakukan oleh RSF meliputi serangkaian aksi sistematis seperti pembunuhan, pemindahan paksa, penyiksaan, hingga perbudakan seksual. Laporan ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap 89 video sumber terbuka, citra satelit di Darfur Utara, serta kesaksian dari lebih dari 200 penyintas. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa kekerasan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan menyasar kelompok etnis tertentu dengan motivasi yang sangat terstruktur.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menegaskan bahwa anak-anak menjadi target utama dalam kekejaman ini dan bukan sekadar korban yang terkena dampak sampingan. Menurutnya, anak-anak di El-Fasher telah mengalami penderitaan luar biasa, mulai dari pembunuhan, cedera fisik, pemerkosaan, penculikan, hingga perekrutan paksa sebagai tentara di skala yang sangat masif. Situasi ini dinilai sebagai noda hitam bagi nurani kemanusiaan yang menuntut tindakan nyata dari komunitas internasional untuk segera menghentikan pertumpahan darah tersebut.
Salah satu kesaksian yang tertuang dalam laporan tersebut datang dari seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Abu Zerega, sebuah kota di selatan El-Fasher. Ia menceritakan pengalaman traumatis saat disiksa, diikat, dan dipukuli menggunakan tongkat serta gagang senjata oleh anggota RSF, sebelum akhirnya ditembak di bagian kaki. Remaja tersebut kini harus hidup dengan ketergantungan pada tongkat penyangga setelah delapan sepupunya, termasuk empat anak laki-laki berusia 11 hingga 17 tahun, tewas dalam serangan yang sama.
Investigasi Amnesty menunjukkan bahwa RSF secara sengaja menargetkan warga sipil dari etnis Zaghawa, yang merupakan kelompok etnis dominan dalam barisan pertahanan kota El-Fasher. Penyerang yang berasal dari kelompok milisi Arab yang berafiliasi dengan RSF sering kali menggunakan umpatan bernada rasis seperti budak atau pelayan saat melakukan aksinya. Pola kekerasan ini mencerminkan sejarah kelam konflik di Darfur, di mana milisi Arab sering kali melakukan serangan sistematis terhadap kelompok-kelompok etnis Afrika berkulit hitam.
Konflik di Sudan sendiri telah memasuki tahun ketiga sejak perebutan kekuasaan pecah antara angkatan bersenjata Sudan dan RSF. Perang saudara ini telah menelan korban jiwa ratusan ribu orang dan memaksa lebih dari 14 juta penduduk kehilangan tempat tinggal. PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa kekerasan seksual terhadap pria, wanita, hingga anak-anak telah digunakan sebagai senjata perang yang masif. Hingga saat ini, baik RSF maupun Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terus saling menuduh melakukan kejahatan perang, meskipun kedua belah pihak secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Merespons temuan Amnesty, kepemimpinan RSF sempat memberikan pernyataan bahwa mereka menyadari adanya pelanggaran yang terjadi dan tengah melakukan investigasi internal. Namun, mereka tetap bersikeras bahwa skala kekejaman yang dilaporkan oleh berbagai lembaga internasional telah dilebih-lebihkan. Sementara itu, PBB mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga hari serangan intensif di El-Fasher saja, lebih dari 6.000 orang dilaporkan tewas, sebuah angka yang memberikan gambaran betapa brutalnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Amnesty International kini telah mengidentifikasi sejumlah komandan RSF yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional di El-Fasher. Mereka menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang transparan dan mendesak pengerahan pasukan internasional guna memberikan perlindungan bagi warga sipil yang terjebak di zona konflik. Laporan ini juga menambahkan bukti kuat yang mendukung pernyataan PBB sebelumnya bahwa situasi di El-Fasher memiliki karakteristik yang mengarah pada tindak pidana genosida.
Dunia internasional kini berada di bawah tekanan besar untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Sudan agar segera melakukan gencatan senjata. Krisis kemanusiaan di negara tersebut kini tercatat sebagai yang terburuk di dunia, dengan sekitar 28 juta orang saat ini menghadapi ancaman kelaparan akut. Tanpa adanya intervensi diplomatik dan kemanusiaan yang segera dan masif, nasib jutaan warga sipil Sudan, terutama perempuan dan anak-anak, akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan dan ancaman eksistensial akibat perang yang tak kunjung usai.
Hingga laporan ini diturunkan, seruan untuk menghentikan kekerasan di El-Fasher terus bergema dari berbagai organisasi kemanusiaan global. Amnesty International menegaskan bahwa dokumentasi yang mereka kumpulkan tidak hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga dasar bagi proses peradilan internasional di masa depan untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Sudan tidak dibiarkan lepas dari hukuman. Situasi di lapangan tetap fluktuatif, namun fokus dunia kini tertuju pada upaya menghentikan siklus kekerasan yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di Darfur.
