Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan aturan baru bagi para pelaku usaha di sektor ekonomi digital. Mulai 1 Agustus 2026, empat platform marketplace besar di Indonesia akan bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima oleh para pedagang online yang berjualan di platform mereka. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas basis perpajakan seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi belanja daring di tanah air.
Empat marketplace yang telah ditunjuk oleh DJP untuk menjalankan peran tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari pertimbangan matang otoritas pajak mengenai kesiapan infrastruktur digital, skala transaksi yang tinggi, kapasitas administrasi yang memadai, hingga kemampuan sistem dalam mengelola rekening escrow. Selain itu, keempat platform tersebut dinilai telah siap untuk melakukan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan melalui sistem elektronik. Sebelum kebijakan ini benar-benar berjalan efektif pada 1 Agustus 2026, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan, terhitung sejak penunjukan resmi pada 1 Juli 2026. Selama periode transisi tersebut, para pengelola marketplace diwajibkan melakukan sosialisasi intensif kepada para mitra pedagang serta melakukan penyesuaian sistem internal agar proses pemungutan pajak nantinya berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Bimo menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menambah daftar platform marketplace yang akan menjadi pemungut pajak di masa depan. Pengembangan kebijakan ini akan terus dievaluasi berdasarkan kriteria kesiapan sistem, kapasitas administrasi, dan volume transaksi dari platform-platform lain yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik yang berjualan secara konvensional maupun digital, agar dapat berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak.
Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 ini dirancang sesederhana mungkin agar tidak memberatkan pelaku UMKM maupun pedagang online. Prosesnya dimulai ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran atas barang yang dibeli melalui marketplace. Pada tahap tersebut, marketplace secara otomatis akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, platform akan menerbitkan tagihan atau invoice elektronik kepada konsumen yang di dalamnya sudah mencantumkan informasi besaran PPh Pasal 22 yang telah dipungut.
Keunggulan dari sistem ini adalah integrasi dokumen yang mempermudah baik pedagang maupun marketplace dalam pelaporan. Dokumen invoice elektronik yang diterbitkan oleh platform tersebut nantinya akan dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 yang sah. Dengan demikian, pedagang tidak perlu lagi direpotkan dengan administrasi tambahan yang bersifat ganda atau double effort. Setelah pemungutan dilakukan, marketplace kemudian wajib menyetorkan dana pajak tersebut ke kas negara dan melaporkannya melalui sistem SPT Masa PPh Unifikasi secara periodik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menambahkan bahwa waktu satu bulan yang diberikan sebelum tanggal efektif pelaksanaan merupakan kesempatan bagi marketplace untuk mengedukasi para mitra pedagangnya. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan penjual mengenai adanya potongan pajak tersebut. Pihak DJP berkomitmen untuk terus mendampingi marketplace dalam proses adaptasi sistem ini agar proses transisi menuju kewajiban perpajakan baru ini berjalan dengan harmonis.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang sehat di ekosistem ekonomi digital Indonesia. Selama ini, sektor perdagangan online sering kali dianggap luput dari pengawasan pajak yang ketat dibandingkan dengan pelaku usaha fisik. Dengan keterlibatan aktif marketplace sebagai pemungut pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor yang terus berkembang pesat ini.
Bagi para pedagang online, kewajiban ini merupakan bagian dari formalitas bisnis yang legal. Transparansi dalam pelaporan pajak diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pedagang di mata konsumen dan sistem perbankan. Pemerintah juga terus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan agar semakin inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pengusaha kecil yang memanfaatkan marketplace sebagai kanal utama penjualan mereka.
DJP memastikan bahwa seluruh proses pemungutan ini akan diawasi secara ketat untuk menjaga keamanan data transaksi dan memastikan bahwa pajak yang dipungut benar-benar sampai ke kas negara. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan ekosistem digital di Indonesia semakin matang dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Para pelaku usaha diharapkan dapat bersiap diri dan memahami mekanisme baru ini sebelum tanggal 1 Agustus 2026 tiba, agar operasional bisnis tetap berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
