Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, akhirnya menerima vonis bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (30/6/2026), majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan menteri tersebut. Putusan ini menjadi babak krusial dalam salah satu skandal korupsi pengadaan barang dan jasa sektor pendidikan dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis di Indonesia.
Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah ini menjadi puncak dari rangkaian proses hukum panjang terkait pengadaan perangkat teknologi informasi untuk sekolah selama periode 2019 hingga 2022. Selain hukuman badan, hakim juga memerintahkan Nadiem untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Tidak hanya itu, pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 809 miliar turut dibebankan kepada terdakwa. Hakim memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Nadiem untuk melunasi uang pengganti tersebut, dengan konsekuensi tambahan lima tahun penjara jika kewajiban itu gagal dipenuhi.
Besaran vonis ini memang lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar Nadiem dihukum 18 tahun penjara. Jaksa juga sempat menuntut denda Rp 1 miliar serta uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun. Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara yang sempat menarik perhatian publik ini. Kasus ini sejak awal dipandang sebagai potret kelam upaya digitalisasi sekolah yang justru terseret dalam pusaran praktik kejahatan kerah putih.
Menariknya, putusan terhadap Nadiem tidak diambil secara bulat oleh majelis hakim. Terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari salah satu anggota majelis hakim, yakni Andi Saputra. Dalam pandangannya, Andi menilai bahwa seluruh dakwaan yang dialamatkan kepada Nadiem tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Ia menyoroti minimnya kausalitas atau hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara yang didakwakan.
Andi Saputra secara tegas menyatakan tidak menemukan adanya niat jahat atau mens rea yang menjadi elemen krusial dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, tidak ada benang merah yang kuat antara konflik kepentingan dengan skandal korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook tersebut. Berdasarkan keyakinan hukumnya, Andi berpendapat bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan, baik dakwaan primer maupun subsider, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Suasana persidangan sempat memanas sesaat setelah hakim membacakan amar putusan. Ketegangan meletus ketika majelis hakim langsung menutup persidangan dan beranjak meninggalkan ruang sidang, tak lama setelah membacakan pernyataan normatif mengenai hak hukum para pihak. Tim penasihat hukum Nadiem yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir melayangkan protes keras dan interupsi bertubi-tubi karena merasa klien mereka tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi putusan tersebut secara langsung.
Protes tersebut mencerminkan kekecewaan kubu Nadiem terhadap jalannya persidangan yang dinilai melompati hak konstitusional terdakwa. Sebelumnya, dalam pleidoi yang dibacakan pada 2 Juni 2026, Nadiem secara konsisten membantah seluruh dakwaan jaksa. Ia menegaskan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak memiliki dasar bukti yang kuat di persidangan dan meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari segala tuduhan.
Kasus ini memang telah menyita perhatian publik sejak awal penyidikannya. Pengadaan laptop Chromebook yang digadang-gadang sebagai langkah transformasi digital di dunia pendidikan justru berakhir di meja hijau dengan catatan kerugian negara yang besar. Perjalanan kasus ini, mulai dari latar belakang proyek, proses pembuktian, hingga upaya praperadilan yang sempat ditempuh Nadiem, telah menjadi sorotan media nasional secara intensif.
Kini, dengan jatuhnya putusan ini, arah hukum dari kasus korupsi pengadaan Chromebook tersebut memasuki babak baru. Meskipun vonis telah dijatuhkan, adanya perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim dan protes dari pihak penasihat hukum memberikan sinyal bahwa perjuangan hukum Nadiem mungkin belum berakhir. Pihak terdakwa kini dihadapkan pada pilihan untuk menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding, untuk menguji kembali fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi integritas sektor pendidikan, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para pemangku kebijakan mengenai pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari pihak penasihat hukum Nadiem terkait sikap mereka atas vonis 10 tahun penjara dan kewajiban uang pengganti ratusan miliar rupiah tersebut. Perkembangan kasus ini tetap menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang luas terhadap tata kelola anggaran kementerian dan citra reformasi birokrasi di Indonesia.
