Universitas Indonesia akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan yang muncul akibat pembatalan mendadak penggunaan fasilitas kampus untuk acara Konferensi Republik: Jalan Menata Kembali Republik. Acara yang sedianya digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, pada Ahad, 28 Juni 2026 tersebut, terpaksa urung terlaksana setelah pihak kampus mengeluarkan penolakan izin di saat-saat terakhir. Langkah ini memicu spekulasi luas di ruang publik, termasuk adanya dugaan intervensi dari pihak eksternal yang menekan otoritas kampus.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia, Erwin Agustian Panigoro, secara tegas membantah adanya campur tangan atau tekanan dari pihak luar yang mendasari keputusan tersebut. Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin, 29 Juni 2026, Erwin menegaskan bahwa kebijakan penolakan tersebut murni didasarkan pada aspek administrasi dan tata kelola internal fasilitas kampus. Pihak universitas menyatakan tidak akan merespons berbagai spekulasi yang berkembang di luar proses prosedur resmi yang berlaku.
Erwin menjelaskan bahwa penolakan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan substansi acara, tema pembahasan, maupun pandangan politik yang hendak disampaikan oleh para pembicara dalam forum tersebut. Menurutnya, Universitas Indonesia hingga kini tetap berkomitmen menjaga marwah kebebasan akademik serta menjamin ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberagaman gagasan. Ia menegaskan bahwa pembatalan tersebut merupakan keputusan kelembagaan yang diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam pengajuan izin penggunaan ruangan di Fakultas Kedokteran UI.
Menurut catatan pihak UI, permohonan penggunaan fasilitas tersebut diajukan oleh panitia melalui Surat Nomor 002/01/MWAUM-08/BKMWAUIUM/VI/2026 tertanggal 20 Juni 2026. Dalam proses evaluasi yang dilakukan secara internal, ditemukan adanya prosedur yang belum terpenuhi sehingga izin penggunaan fasilitas tidak dapat diberikan. Pihak kampus mengklarifikasi bahwa komunikasi awal yang terjalin di tingkat fakultas selama masa persiapan tidak bisa dianggap sebagai persetujuan final. Langkah-langkah teknis di tingkat bawah dianggap sebagai bagian dari proses administratif yang masih berjalan dan belum mencapai tahap legitimasi dari pimpinan universitas.
Di sisi lain, narasi berbeda disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara. Wakil Kerja Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, menyatakan kekecewaannya atas keputusan sepihak tersebut. Ia mengungkapkan bahwa panitia merasa sudah mendapatkan lampu hijau setelah pihak UI memberikan surat tugas pada Rabu, 24 Juni 2026. Bagi panitia, pemberian surat tugas tersebut dimaknai sebagai izin resmi yang sah, sehingga mereka merasa aman untuk melanjutkan persiapan teknis di lokasi acara.
Persiapan pun telah dilakukan secara maksimal hingga satu hari sebelum hari pelaksanaan. Bahkan, hingga Sabtu, 27 Juni 2026, panitia mengklaim tidak ada kendala berarti dari pihak kampus. Proses loading barang dan pemasangan backdrop acara di ruangan yang ditunjuk sudah berjalan lancar dan hampir rampung. Namun, situasi berubah drastis ketika petugas keamanan tiba-tiba menghentikan proses persiapan pada pukul 21.00 WIB. Puncak ketegangan terjadi saat panitia menerima pemberitahuan resmi mengenai penolakan izin penggunaan fasilitas tepat pada tengah malam menjelang hari pelaksanaan.
Ketidakpastian dan perubahan sikap yang mendadak inilah yang memicu dugaan adanya intervensi pihak eksternal. Jaleswari Pramodhawardani menyoroti kejanggalan waktu pembatalan yang sangat mepet dengan jadwal kegiatan. Menurutnya, jika terdapat kendala administratif, seharusnya hal tersebut dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelum panitia melakukan persiapan teknis yang melibatkan banyak logistik dan sumber daya di dalam area kampus. Adanya desakan dari pihak luar yang menginginkan pembatalan acara ini menjadi spekulasi yang menguat di kalangan penyelenggara mengingat persiapan yang telah matang tiba-tiba dianulir tanpa ruang dialog yang memadai.
Menanggapi berbagai ketegangan yang terjadi, pihak Universitas Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa keputusan tersebut murni persoalan tata kelola. Universitas menegaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus harus mematuhi standar prosedur operasional yang ketat. Erwin Agustian Panigoro menambahkan bahwa pihak UI tetap membuka pintu komunikasi bagi penyelenggara yang ingin mengadakan kegiatan di masa depan, asalkan seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku dipenuhi sejak awal secara transparan dan lengkap.
Kasus ini kembali menyoroti dinamika kebebasan mimbar akademik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UI sering kali menjadi pusat diskusi nasional yang krusial. Peristiwa penolakan izin Konferensi Republik ini tidak hanya menjadi persoalan administratif antara panitia dan pihak rektorat, tetapi juga memicu diskusi lebih luas mengenai seberapa jauh otonomi kampus dalam mengelola kegiatan yang bersinggungan dengan isu-isu publik.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai apakah akan ada upaya mediasi atau penjadwalan ulang kegiatan tersebut di lokasi yang berbeda. Pihak penyelenggara sendiri sejauh ini masih fokus menyikapi pembatalan tersebut sebagai preseden yang cukup mengganggu jalannya agenda diskusi yang telah dipersiapkan. Di sisi lain, Universitas Indonesia menyatakan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memastikan seluruh penggunaan aset dan fasilitas universitas tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
