Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Langkah strategis ini mengemuka saat Gus Ipul menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Hasim Muslih, serta Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti urgensi penanganan jutaan anak yang saat ini berada dalam kondisi putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari empat juta anak di seluruh pelosok tanah air yang masuk dalam kategori ATS. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia nasional yang menjadi visi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menekankan bahwa keberadaan anak-anak ini sering kali tidak disadari oleh lingkungan sekitar sehingga mereka terabaikan dari proses pembangunan. Presiden Prabowo menyebut kelompok ini sebagai the invisible people, yakni keluarga atau individu yang penderitaannya kerap luput dari perhatian publik dan pemerintah. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai instrumen untuk menjangkau mereka yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.
Salah satu contoh yang disorot adalah kasus di Jakarta, di mana seorang anak berusia 15 tahun ditemukan tidak pernah mengenyam pendidikan meski tempat tinggalnya hanya berjarak 15 kilometer dari Istana Negara. Fakta ini membuktikan bahwa masalah akses pendidikan bukan sekadar persoalan wilayah terpencil seperti Papua atau Solok Selatan, melainkan persoalan nasional yang terjadi di depan mata. Kejujuran dalam mendata dan mengakui keberadaan anak-anak tersebut menjadi langkah awal paling krusial bagi pemerintah pusat dan daerah.
Terkait implementasi di lapangan, Gus Ipul menargetkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan sasaran satu kabupaten atau kota memiliki setidaknya satu unit sekolah. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi secara aktif dalam pemetaan dan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Para kepala daerah dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi objektif masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Selain fokus pada sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang akurat merupakan fondasi utama agar berbagai bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan bias di lapangan. Gus Ipul menggarisbawahi bahwa kualitas data di tingkat nasional sangat bergantung pada validitas data yang dihimpun dari level paling bawah, yakni desa dan kelurahan.
Saat ini, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik dengan melibatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam proses pemutakhirannya. Terdapat dua jalur utama yang bisa ditempuh dalam memperbarui data, yakni jalur formal melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan oleh operator di tingkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui jalur partisipatif, seperti penggunaan aplikasi Cek Bansos, verifikasi lapangan oleh pendamping, hingga pemanfaatan call center dan layanan WhatsApp center.
Gus Ipul mengingatkan bahwa ketelitian dalam pendataan akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan di masa depan. Jika data dari bawah akurat, maka kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Sebaliknya, data yang tidak valid berisiko menciptakan bias dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya merugikan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat.
Menanggapi program tersebut, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Presiden Prabowo. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan solusi konkret untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi anak-anak di Papua. Saat ini, pemerintah provinsi tengah mengawal pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga lokasi strategis, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
Mathius menegaskan komitmennya untuk terus mendorong bupati dan wali kota di seluruh wilayah Papua agar bersinergi dalam menyukseskan program ini. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat terus diperluas secara bertahap pada tahun 2026 dan 2027 serta tahun-tahun berikutnya. Dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dinilai sangat membantu provinsi dalam mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di tanah Papua.
Turut hadir dalam audiensi tersebut sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, serta Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah ketimpangan akses pendidikan.
Ke depan, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia dengan menyentuh anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Dengan kolaborasi yang solid antar instansi dan akurasi data yang terjaga, pemerintah optimistis dapat menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik.
