Perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto sering kali dikaitkan dengan jejak Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya memiliki kesamaan unik yakni menempuh jalan panjang sebelum akhirnya menduduki kursi orang nomor satu di negaranya. Lula diketahui harus melalui empat kali pencalonan sebelum terpilih, setelah mengalami kekalahan beruntun pada pemilu tahun 1989, 1994, dan 1998. Pola serupa terlihat pada Presiden Prabowo yang mulai merambah panggung politik nasional sebagai calon wakil presiden pada 2009, sebelum akhirnya bertarung sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019.
Namun, di balik kemiripan alur menuju kursi kekuasaan, terdapat tantangan ekonomi yang cukup krusial bagi pemerintahan baru di Indonesia. Pengalaman Brasil di bawah kepemimpinan awal Lula memberikan pelajaran berharga mengenai dampak dari narasi kebijakan yang dianggap berseberangan dengan pasar atau anti-market rhetoric. Saat itu, investor global menaruh kekhawatiran mendalam terhadap rencana renegosiasi utang pemerintah Brasil yang mencapai angka fantastis sebesar 90 miliar dolar AS.
Kondisi ekonomi Brasil pada awal kepemimpinan Lula tahun 2003 sering disebut sebagai periode Lulisme. Strategi ini mengusung pendekatan social liberal yang berupaya memadukan prinsip kapitalisme dengan agenda kesejahteraan sosial bagi kelompok pekerja serta kelas menengah bawah. Sayangnya, upaya mulia tersebut terganjal masalah kedisiplinan fiskal. Pemerintah Brasil saat itu membiayai berbagai program kesejahteraan dalam skala masif, yang mengakibatkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melonjak melampaui 60 persen, sementara defisit fiskal terhadap PDB tercatat lebih besar dari 3 persen.
Ketidakseimbangan primer yang negatif, di mana pendapatan negara tidak mampu menutup belanja di luar bunga utang, memicu kenaikan credit default swap (CDS). Hal ini mencerminkan lonjakan risiko gagal bayar utang pemerintah yang membuat premi risiko negara atau country risk premium Brasil meningkat tajam. Dampak domino pun tidak terelakkan, mulai dari kenaikan suku bunga utang baik dalam maupun luar negeri, hingga anjloknya harga obligasi pemerintah akibat yield yang terus merangkak naik.
Situasi semakin pelik karena penerimaan pajak yang tidak memenuhi ekspektasi memaksa bank sentral Brasil mengambil kebijakan kontroversial, yakni mencetak uang baru demi menutupi defisit fiskal yang membengkak. Akibatnya, lembaga pemeringkat kredit global seperti Moody’s, Fitch Rating, dan Standard & Poor menurunkan peringkat utang Brasil ke level highly speculative. CDS pemerintah Brasil bahkan menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 3,75. Puncaknya, mata uang real Brasil terdepresiasi secara ekstrem dan indeks saham Bovespa merosot tajam, mengancam stabilitas ekonomi nasional hingga ke titik gagal bayar utang.
Kini, perhatian publik tertuju pada kebijakan Prabowonomics yang dinilai memiliki kemiripan narasi dengan pendahulunya di Brasil. Prabowo membawa konsep kapitalisme negara atau state capitalism, sebuah perpaduan antara prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dianggap sebagai jalan tengah. Pada awal pemerintahannya, fokus anggaran diarahkan pada program-program populis berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta revitalisasi sekolah rakyat.
Kebijakan ekspansif tersebut berdampak langsung pada postur anggaran negara. Defisit fiskal Indonesia tercatat meningkat dari 2,29 persen pada 2024 menjadi 2,92 persen pada 2025. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, ruang fiskal pemerintah menjadi kian terbatas. Salah satu indikator yang paling mencemaskan adalah debt service ratio (DSR) pemerintah yang kini mendekati angka 50 persen. Artinya, hampir separuh dari total pendapatan negara harus dialokasikan hanya untuk membayar utang.
Sentimen negatif investor global mulai terlihat dari penurunan outlook utang pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Country risk premium Indonesia saat ini tercatat sebesar 2,46, angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia di level 1,55 dan Thailand di angka 2,07. Risiko gagal bayar utang yang dipantau melalui CDS juga meningkat ke posisi 1,05, jauh di atas Malaysia yang hanya berada di kisaran 0,53.
Kondisi tersebut memicu gelombang arus modal keluar atau net outflow yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta menggerus kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, kurs rupiah sempat menyentuh rekor terburuk sejak era Reformasi 1998. Laporan dari The Japan Times menyebutkan bahwa tiga bank global besar, yakni Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC, telah menarik dan menempatkan dana sekitar 11,5 triliun rupiah ke luar negeri dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Penurunan minat investor juga terlihat dari kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang terjun bebas dari 41 persen pada 2018 menjadi hanya sekitar 13 persen pada 2025, atau penurunan rata-rata 4 persen per tahun.
Untuk memitigasi risiko tersebut, sejumlah langkah strategis dianggap perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Pertama, disiplin fiskal menjadi harga mati dengan menjaga rasio defisit terhadap PDB maksimal di angka 2,5 persen. Hal ini mungkin memerlukan relaksasi atau penyesuaian pada beberapa program populis yang membebani anggaran secara berlebihan. Kedua, pemerintah perlu menurunkan DSR secara gradual menuju level 30 persen serta menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap PDB hingga mencapai target ideal sebesar 13 persen.
Ketiga, dan yang tidak kalah penting, adalah mengelola persepsi investor melalui komunikasi kebijakan yang lebih pro-pasar. Narasi state capitalism perlu dibarengi dengan langkah konkret yang menenangkan pasar agar kesan anti-market dalam Prabowonomics dapat diminimalisir. Dengan menjaga keseimbangan antara program kesejahteraan rakyat dan kesehatan fiskal yang kokoh, pemerintah diharapkan mampu menavigasi ekonomi Indonesia melewati tantangan global yang penuh dinamika, sekaligus menghindari jebakan yang pernah dialami oleh Brasil di masa lalu.
