Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) secara tegas menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Komitmen ini menjadi pilar utama dalam upaya LPDB-KUMKM untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan akses permodalan yang adil bagi para pelaku usaha koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM, Deva Rachman, dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada Selasa (30/6) lalu. Deva menegaskan bahwa lembaga tersebut menerapkan kebijakan "zero tolerance" atau nol toleransi terhadap segala bentuk praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, penipuan, maupun penyalahgunaan nama atau wewenang yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya serius LPDB-KUMKM untuk menciptakan iklim pelayanan yang profesional dan akuntabel.
Menurut Deva Rachman, setiap tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan dana bergulir dirancang untuk berjalan secara transparan dan profesional. Mulai dari penyampaian proposal awal, verifikasi dokumen, hingga proses pencairan dana, semuanya dilakukan tanpa biaya administrasi, uang pelicin, komisi, atau bentuk pungutan lain yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan celah bagi oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan dari kebutuhan koperasi akan modal usaha.
Deva juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat dan calon penerima pembiayaan agar senantiasa waspada. "Apabila ada pihak yang mengatasnamakan LPDB Koperasi dan meminta sejumlah uang dengan alasan dapat mempercepat proses atau menjamin pembiayaan disetujui, dipastikan itu adalah modus penipuan dan bukan bagian dari prosedur resmi LPDB Koperasi," ujarnya. Peringatan ini penting untuk melindungi koperasi dan UMKM dari praktik penipuan yang merugikan dan menghambat pertumbuhan usaha mereka.
Pihak LPDB-KUMKM berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi pihak eksternal yang mencoba melakukan penipuan, tetapi juga akan diterapkan secara ketat kepada oknum internal yang terbukti terlibat dalam praktik pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan. Langkah tegas ini menjadi bukti keseriusan lembaga dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Direktur Utama LPDB-KUMKM, Krisdianto, menambahkan bahwa integritas dan tata kelola yang baik (good governance) adalah prinsip utama yang senantiasa dipegang teguh dalam menjalankan mandat pemerintah. Mandat tersebut adalah untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Dengan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi, diharapkan dana bergulir dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak positif yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal, LPDB-KUMKM terus memperkuat sistem pengawasan internal. Berbagai inisiatif telah dan sedang dijalankan, termasuk digitalisasi layanan yang bertujuan untuk meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi memicu praktik korupsi. Selain itu, lembaga juga menerapkan pengendalian internal yang ketat, manajemen risiko yang terstruktur, serta audit berkala untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan.
Tidak hanya itu, LPDB-KUMKM juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Kanal ini berfungsi sebagai sarana bagi siapa pun yang menemukan atau mengalami indikasi pungli, gratifikasi, atau penipuan yang mengatasnamakan lembaga. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik tidak etis sangat diharapkan untuk membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan akuntabel. Keberadaan kanal pengaduan ini menjadi bukti komitmen lembaga terhadap akuntabilitas publik.
Kebijakan tanpa biaya ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan yang mereka butuhkan tanpa beban tambahan. Dana bergulir merupakan instrumen penting dalam memberikan suntikan modal kerja dan investasi bagi koperasi, yang seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan menghilangkan biaya-biaya tidak resmi, LPDB-KUMKM berupaya mengurangi hambatan dan meringankan beban finansial bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah LPDB-KUMKM ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, khususnya yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah yang digulirkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang sah. Ini juga merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Dengan adanya komitmen kuat dari LPDB-KUMKM untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pembiayaan dana bergulir, diharapkan ekosistem koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing. Koperasi dan UMKM dapat fokus mengembangkan usahanya tanpa kekhawatiran akan pungutan tidak resmi, sementara masyarakat juga turut serta dalam mengawasi dan memastikan penyaluran dana bergulir berjalan sesuai ketentuan. Ini adalah langkah progresif menuju pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bersama.
